|
||||
| BNP2TKI Safari Ramadhan ke Sumut |
| Warta |
|
WASPADA ONLINE JAKARTA – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengadakan Safari Ramadhan kelima pada 24 Juli - 3 Agustus 2012 di empat provinsi di Sumatera bertema “Sinergi Pelayanan TKI di Perbatasan”. Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, mengatakan Safari Ramadhan BNP2TKI di Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, serta Kepulauan Riau ini diarahkan untuk memberi penguatan dalam mengatasi persoalan TKI di perbatasan yang terbilang kompleks. “Tidak hanya TKI yang bermasalah yang bisa ditemui, namun calon TKI bermasalah juga sering ditemukan di perbatasan,” ujar Jumhur. Menurut dia, masalah penyelundupan manusia/TKI menjadi hal yang sering dijumpai di perbatasan di Batam, umumnya, calon TKI sengaja melalui Batam dengan cara ilegal yang dibantu pihak-pihak tidak bertanggungjawab, untuk diselundupkan ke Malaysia dan bahkan ada yang rela membayar sejumlah uang. Ia menambahkan, berkali-kali pemerintah memulangkan mereka pula, namun ternyata tidak juga jera untuk kembali akibat kuatnya keinginan bekerja di Malaysia. BNP2TKI berkomitmen memperbaiki pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di daerah perbatasan. Ia berharap melalui safari ramadhan tahun ini diharapkan menjadi momentum nyata menata perbaikan itu. Dalam kegiatan Safari Ramadhan kali ini, BNP2TKI melakukan kunjungan langsung ke berbagai pintu masuk yang banyak dilalui oleh calon TKI ke luar negeri seperti Pelabuhan Tanjung Balai Asahan (Sumut), Pelabuhan Kuala Langsa di Kabupaten Aceh Tamiang (Nanggroe Aceh Darussalam), Pelabuhan Dumai (Riau), Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang (Kepulauan Riau). Seperti pada Safari Ramadhan tahun-tahun sebelumnya, Safari Ramadhan dipimpin Kepala BNP2TKI dengan anggota rombongan terdiri atas pejabat beserta jajaran staf BNP2TKI, dan mengikutsertakan media massa dari Jakarta serta yang ada di daerah. Jumhur menjelaskan Safari Ramadhan sudah menjadi tradisi BNP2TKI guna memberi perhatian langsung pada permasalahan TKI maupun keluarganya, termasuk pertemuan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) TKI serta unsur pemerintah di daerah yang bertugas melayani keberadaan TKI dan keluarganya. Editor: SASTROY BANGUN (dat06/antara) |
Comments