WASPADA ONLINE
 JAKARTA - Setelah kejatuhan Soeharto, politik Indonesia terjebak dalam lingkaran setan kartel politik atau persekongkolan elite (partai) politik dalam satu oligarki semu untuk menetapkan haluan politik tertentu yang sifatnya tertutup bagi umum dan bertujuan membatasi kompetisi.
Begitu diungkap Dr. Marcus Mietzner, dosen senior Australian National University saat berbicara dalam seminar terbuka bertajuk Politik Kartelisasi di Indonesia, di Humboldt Universitaet, Jerman, hari ini.
  "Mereka mengatur bagaimana politik berproses, sehingga demokratisasi di Indonesia tidak memperlihatkan perubahan dalam mutu," kata Marcus. Dalam kesempatan itu, Marcus mencontohkan bos-bos kartel politik yang ada setelah Soeharto antara lain, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Arifin Panigoro dan Laksamana Sukardi.
Pengamat politik dari UI, Boni Hargens, menanggapi pernyataan itu setuju dengan pandangan Marcus. Menurutnya, tak bisa dipungkiri bahwa memang sesudah Soeharto jatuh, demokrasi kita dibajak oleh orang-orang kaya atau dalam istilah Jeffrey Winters sebagai oligarki.
"Para oligarki itu berubah wujud dan modus vivendi menjadi kartel karena sesudah 1998 peran partai menguat yang pada jaman Soeharto partai tidak berperan kuat," katanya kepada wartawan, hari ini.
Hanya saja, berbeda dengan Marcus dan ilmuwan lain yang memakai pendekatan kartel, Boni malah melihat kekuatan politik sesudah 1998 berada di tangan kartel oligarkis, bukan hanya kartel politik atau oligarki politik saja.
Kartel oligarkis adalah kartel yang berfondasi oligarki karena pada masa lalu, sebelum berubah "baju" mereka adalah oligarki murni. "Sesudah Suharto, mereka masuk partai dan membangun kartelisasi politik," urainya.
Terpisah, pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin mengatakan, Indonesia yang merindukan sistem demokrasi dalam bernegara terpenuhi sudah. Khususnya, setelah rezim Soeharto tumbang di 1998 silam.
Namun, kemenangan rakyat Indonesia belum final karena sistem demokrasi Indonesia masih sangat semrawut. Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, menilai bahwa tidak ada demokrasi yang tak memiliki masalah.
"Demokrasi pasti bermasalah karena penyelenggara demokrasinya adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Kan kita bukan Tuhan atau Dewa" paparnya saat ditemui dalam acara diskusi "Permasalahan Pemilukada DKI dan Antisipasi Pemilu 2014" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, hari ini.
Irman menjelaskan, sistem demokrasi harus didukung dengan aturan tata negara agar demokrasi berjalan pada relnya. Dan kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran demokrasi masyarakat bisa melaporkannya ke pengawas pemilu.
"Selesaikanlah masalah-masalah di dalam forum proses hukum, tentunya dengan mempersiapkan tim hukum juga sebelum hal-hal tersebut terjadi. Jangan setelah ada masalah, baru sibuk acak-acak sana sini untuk cari pengacara. Itu justru yang menghambat proses pertumbuhan demokrasi," tutup Irman.
(dat17/rmol/wol) 
WARTA KARTUN
|
Comments