JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung, berpendapat bahwa sebaiknya penggunaan keuangan negara difokuskan untuk melalukan penyehatan berbagai hal di dalam negeri.
Hal itu dikatakan Pramono di Jakarta, tadi malam, menyikapi rencana pemerintah memberikan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Pramono mengatakan, berapa pun dana yang akan diberikan nantinya harus mendapatkan persetujuan DPR. "Itu masih terlalu prematur dan pemerintah belum secara resmi sampaikan ke DPR. Ini kan hanya diwacanakan," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih mempertimbangkan pemberian pinjaman sebagai komitmen untuk memperkuat permodalan lembaga tersebut. Presiden memilih untuk bersikap hati-hati.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, Indonesia dapat memberikan pinjaman kepada IMF maksimal sebesar 1 miliar dollar AS. Bantuan dana dibutuhkan IMF bukan hanya untuk menyehatkan ekonomi Eropa, tetapi termasuk juga negara-negara berkembang.
Pemberian pinjaman ke IMF akan menandakan posisi Indonesia sudah lebih baik. Apalagi, kata Agus, Indonesia juga harus memerhatikan negara-negara lain yang perlu dibantu. Pinjaman ke IMF ini juga sebagai upaya mengantisipasi krisis agar tidak membahayakan perekonomian dunia.
Belum ada keputusan resmi pemerintah akan meminjamkan dana senilai satu miliar dolar AS atau setara Rp9,3 triliun ke Dana Moneter Internasional (IMF) terkait penanggulangan krisis Eropa. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat berhati-hati soal rencana memberi pinjaman ke IMF ini karena menyangkut sejumlah faktor.
Pertama, papar Firmanzah, berhubungan dengan mekanisme persetujuan pemberian pinjaman ke IMF. Presiden belum memutuskan apakah butuh persetujuan DPR. Bila ternyata DPR dilibatkan, kata Firmanzah, dipastikan ada faktor politik yang harus di perhitungkan.
Kedua, sambung dia, soal dalam negeri Indonesia. Menurut Firmanzah, meski Indonesia sudah termasuk anggota kelompok 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia atau G- 20 (IMF meminta bantuan dana, terutama kepada anggotaanggota G-20), tingkat kesejahteraan warganya belum merata.
Ketiga, Indonesia saat ini sudah bebas utang dari IMF. Posisi ini, kata Firmanzah, menjadi acuan untuk membangun kemandirian bangsa di mata internasional. Namun, Indonesia juga pernah menjadi pasien IMF dan mendapat bantuan dana ketika krisis ekonomi dulu. Ditambah, permintaan IMF ini dilihat sebagai bentuk kontribusi Indonesia mengatasi krisis dunia yang bisa memengaruhi ekonomi Indonesia.
“Belum (final). Di rapat kabinet terakhir masih dipertimbangkan karena hal ini sensitif,” kata Firmanzah ke pada wartawan. Pekan lalu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah sedang menyelesaikan proses internal untuk memberikan pinjaman kepada IMF. Menkeu memastikan akan memberikan bantuan komitmen kepada lembaga multilateral tersebut maksimal satu miliar dolar AS.
Anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan Dolfie OFP menilai, niat pemerintah mengambil dana dari Bank Indonesia (BI) untuk pinjaman IMF sungguh aneh. Menurutnya, rencana itu bertentangan dengan undang-undang karena BI merupakan institusi independen. “Kalau diambil dari BI, apakah pemerintah punya kewenangan dalam ke bijakan moneter? BI sendiri independen dan nggak bisa diintervensi siapapun,” tegas Dolfie saat dihubungi wartawan. (dat03/mediaindonesia/republika)
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung, berpendapat bahwa sebaiknya penggunaan keuangan negara difokuskan untuk melalukan penyehatan berbagai hal di dalam negeri.
Comments