|
WASPADA ONLINE  JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, mengatakan bahwa maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia disebabkan karena demokrasi dipahami tanpa batas.
Demokrasi diartika dengan sebebas-bebasnya melakukan tindakan melawan hukum, dari melakukan korupsi, kolusi, nepotisme hingga penyalahgunaan kewenangan sebagian besar pejabat.
"Ini karena orang melakukan demokrasi tidak ada batas, sebebas-bebasnya sehingga bebas melakukan korupsi. Kita selalu dapati KKN, penyalahgunaan kewenangan, ini sudah jadi trend yang membuat kita prihatin," terangnya disela-sela pembukaan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Jalan Tanjung Karang 7 Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
Menurutnya, upaya pencegahan perlu terus diupayakan oleh pemerintah melalui instansi terkait dan masyarakat secara umum. Yakni melalui gerakan masive, kolektif dan menyeluruh agar tindak pidana korupsi ini ke depan berkurang.
Terkait hal ini pula, lanjut Wiranto, pihaknya mempunyai kiat agar korupsi di Indonesia bisa berkurang. Para pemimpin di berbagai tingkatan untuk menggunakan hati nuraninya dalam menjalankan amanah yang telah diberikan.
"Kita punya satu kiat, kalau hati nurani sudah kembali di dada para pemimpin lokal maka hasrat untuk melakukan korupsi itu akan berkurang atau lenyap," tegas Wiranto.
Sayangnya, hal yang diimpikan tersebut selama ini jauh panggang dari api. Karena dalam kenyataannya justru yang dipakai oleh sebagian besar pemimpin adalah otak tanpa memikirkan untung-ruginya.
"Yang sekarang dipakai itu cuma otak yang hanya memikirkan untung-rugi. Jadi kalau ada kesempatan diembatlah itu uang rakyat," pungkas Wiranto.
(dat03/inilah)
|
Comments