|
||||
| Infrastruktur Sumut tidak ada yang peduli |
| Warta |
|
WASPADA ONLINE   Hasrul menyatakan, infrastruktur jalan yang buruk turut menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat maupun para pelaku di sektor dunia usaha. "Para calon investor diperkirakan juga akan kurang tertarik menanamkan modal di Sumut jika kondisi sarana infrastruktur masih seperti sekarang ini," ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI itu. Data dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumut menyebutkan, sekitar 30 persen dari 2.749 panjang jalan di provinsi itu rusak. Sementara upaya perbaikan terhadap sarana dan prasarana jalan raya terkesan lamban dan kualitas pembangunannya juga belum maksimal. Dia mengatakan tidak sependapat dengan alasan yang menyebutkan bahwamasalah perbaikan dan pembangunan infrastruktur di daerah itu semata-mata akibat alokasi anggaran yang relatif terbatas. Menurut Hasrul, masalah kebutuhan anggaran untuk perbaikan dan pembangunan sarana infrastruktur di daerah itu sesungguhnya secara bertahap bisa dituntaskan. Upaya tersebut dapat ditempuh jajaran pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan cara menjalin koordinasi dan pendekatan secara intensif dengan anggota DPR. Bahkan di Banggar DPR saat ini ada tiga wakil rayat asal daerah pemilihan Sumut. Namun menurut dia Pemprov Sumut hingga kini belum menunjukkan upaya para serius untuk memanfaatkan keberadaan legislator asal Sumut di DPR, terutama dalam hal memperjuangkan alokasi anggaran untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Pelaksana tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, kata dia, selama ini baru satu kali membuka forum dialog dengan anggota DPR asal Sumut. Dinas Bina Marga Sumut mengklaim, ada sekitar 673 kilometer jalan provinsi di Sumatra Utara atau 30% dari total jalan provinsi dalam dalam kondisi rusak, sehingga menggangu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dari 2.749 kilometer jalan provinsi yang ada di Sumut, dalam kondisi baik hanya 1.213 kilometer, sedangkan dalam kondisi cukup baik sebanyak 862 kilometer hingga akhir 2011. Sepanjang 673 kilometer lain dalam kondisi rusak, baik ringan mau pun berat, yaitu 369 kilometer dalam keadaan rusak ringan dan 304 kilometer dalam kondisi rusak berat. Dinas Bina Marga Sumut belum dapat memperbaiki secara keseluruhan kerusakan jalan tersebut karena alokasi yang diperuntukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2012 untuk pembangunan infrastruktur minim. Dalam APBD 2011, Dinas Bina Marga Sumut menerima realisasi APBD sebesar Rp821,136 miliar. Sedangkan pada 2012, realisasinya menjadi Rp759,82 miliar. Praktisi pariwisata, Musa Panggabean kepada Waspada Online dalam surat eletroniknya menyebutkan, minimnya infrastruktur jalan menghambat kegiatan ekonomi masyarakat khususnya pariwisata. Dia mencontohkan dari sektor pariwisata infastruktur buruk menyebabkan kawasan wisata di Sumut enggan dikunjungi turis, baik domestik maupun mancanegara. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Armida Salsiah Alisjahbana, mengatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7,0 persen, maka diperlukan dukungan anggaran infrastruktur berkelanjutan. "Anggaran infrastruktur memang belum mencukupi kebutuhan yang ada, pemerintah terus melakukan koordinasi dalam menggalang dana, baik dari Pemda, BUMN, maupun swasta yang akan dirangkul melalui skema Public Private Partnership (PPP)," kata Armida, hari ini di Jakarta. Dikemukakannya, untuk memenuhi pendanaan infrastruktur itu pemerintah juga berupaya merangkul lembaga keuangan multilateral. Armida mengakui, dalam memenuhi kebutuhan dana infrastruktur pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, misalnya swasta, untuk meningkatkan infrastruktur di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih dari 7,0 persen. (dat03/antara/wol)
|
MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus lebih serius membenahi sarana infrastruktur dan harus dijadikan skala prioritas.
Comments