|
||||
| Gedung baru KPK diributin |
| Warta |
WASPADA ONLINE JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengajukan permohonan pembangunan gedung baru karena kantornya yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta yang tidak lagi memadai. Kini, isu korupsi pun ikut bergeser ke soal gedung baru.Sikap Dewan Perwakilan Rakyat menolak anggaran gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi terkesan mengada-ada. Bahkan, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), sikap itu merupakan siasat untuk mengerdilkan peran lembaga tersebut. ”Ini upaya kembali menggerogoti KPK,” kata koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi, tadi malam.
  Di mata publik, DPR sudah berkali-kali berupaya mengecilkan peran KPK. Misalnya, adanya upaya DPR menghapus wewenang penindakan dan penuntutan dengan mengusung revisi Undang-Undang KPK. Kerja penyadapan KPK juga diusulkan DPR agar diperketat. Bahkan ada wacana rencana penghapusan KPK segera. Memang, selain faktor kapasitas, gedung itu sudah berusia 31 tahun. Namun anggaran gedung baru KPK tak kunjung disetujui Dewan. Padahal anggarannya sudah masuk alokasi 2012. Pada tahun ini, KPK mendapat pagu anggaran Rp225,7 miliar di dalamnya ada dana Rp70 miliar untuk gedung KPK. Tapi anggaran itu masih diberi tanda bintang. Namun tidak berarti KPK boleh melempem kalau belum ada gedung baru, sebab visi-misi KPK adalah membasmi korupsi, bukan semata membangun gedung baru. “Isu gedung baru KPK itu sudah dipolitisasi, akibatnya isu itu diplintir dari membasmi korupsi menjadi isu gedung baru,’’ kata pengamat politik Umar S Bakry. Karena itu, masuk akal kalau KPK lebih memprioritaskan pemberantasan korupsi ketimbang membangun gedung baru seperti DPR. KPK sebelumnya juga pernah mengajukan pembangunan gedung baru namun ditolak oleh DPR. Oleh sebab itu, sudah tepat langkah KPK kalau prioritas utama adalah bagaimana KPK menyelamatkan uang negara yang dapat menguntungkan masyarakat. Kalau pemberantasan korupsi ditingkatkan, maka kualitas hidup masyarakat bisa meningkat dan KPK sebagai lembaga ad hoc akan dihargai rakyat. Saat ini KPK memiliki lahan di belakang gedung saat ini yang bisa dibangun gedung baru. Selama tujuh tahun bekerja, KPK masih menempati gedung sementara dengan cara menyewa. Meskipun demikian, masyarakat berharap, KPK tidak perlu memandang bahwa gedung baru merupakan prioritasnya. Sebab membasmi korupsi adalah visi-misi utama KPK, bukan? KPK harus menuntaskan kasus-kasus besar seperti Century, Hambalang, Wisma Atlit dan mafia pajak. Kalau ingin diapresiasi rakyat, maka KPK jangan sampai salah tindak atau ''salah tembak''. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding hendak mengalihkan perhatian masyarakat dengan melempar isu murahan soal persetujuan anggaran pembangunan gedung baru yang hingga kini belum mendapatkan lampu hijau dari DPR. Ungkapan serupa juga diutarakan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih dari Rumah Perubahan 2.0, Adhie Massardi dalam perbincangan dengan Media Indonesia, di Jakarta, tadi malam. “Soal memberi izin atau tidak itu lagu lama dan mekanisme biasa di DPR. Tapi kelihatan KPK seperti sangat serius menanggapi soal ini. Kecurigaan kita, ini jadi ‘politicking’ yang dimainkan KPK untuk mengalihkan perhatian publik saja,” ujar Adhie. Kecurigaan itu menurut dia sangat beralasan karena KPK saat ini sedang berhadapan dengan tuntutan masyarakat untuk segera menuntaskan sejumlah kasus korupsi dalam skala besar dan diduga melibatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki pengaruh. "Sekarang ini kan tuntutan masyarakat KPK sedang gencar, soal Wisma Atlet yang belum sepenuhnya tuntas, Hambalang dan Century. Secara psikologis dia (KPK) pasti tertekan dan mencoba keluar dari tekanan itu dengan memainkan isu lama yaitu konflik dengan DPR," papar mantan jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut. Hal seperti ini menurut dia mudah dibaca karena sebelum-sebelumnya KPK sempat memainkan isu yang sama saat tuntutan publik terhadap penuntasan kasus Century sedang gencar-gencarnya. Saat itu kata dia, KPK melakukan manuver tidak ingin ikut Rapat dengan DPR. “Apalagi persepsi masyarakat sudah memberi cap negatif pada DPR dan pada posisi ini masyarakat pasti membela KPK. Ini sangat dipahami oleh KPK. Tapi sejujurnya tidak di situ soal utamanya. Semata-mata untuk alihkan isu agar publik tidak banyak menuntut penuntasan kasus-kasus korupsi yang sedang mereka tangani,” tandasnya. Karena itu, kata dia, KPK jangan coba-coba menggiring publik pada soal remeh-temeh soal pembangunan fisik gedung tetapi bekerja cerdas dan cepat menuntaskan kasus korupsi. "Ini kok kinerjanya belum maksimal tetapi meminta fasilitas. Itu bisa belakangan. Masyarakat sekarang menuntut KPK segera menuntaskan kasus korupsi yang sedang ditangani. Korupsi Wisma Atlet belum tuntas, Hambalang, dan apalagi Century. Itu jauh lebih penting daripada soal pembangunan gedung itu," pungkas Adhie. (dat03/antara/media) WARTA KARTUN |
Comments