|
||||
| Uang negara Rp41 T untuk urus narkoba |
| Warta |
|
WASPADA ONLINE   Untuk mengatasi permasalahan narkoba, jelas Gorie, sebenarnya pemerintah telah melakukan beberapa hal seperti meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah daerah serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam mengimplementasi Instruksi Presiden Nomor 12/2011 tentang pecegahan dan penanggulangan peredaran narkoba sehingga Indonesia bebas narkoba 2015. "Meningkatnya jumlah pengguna atau penyalahgunaan narkoba yang menerima layanan rehabilitasi baik berdasarkan penetapan putusan pengadilan atau memanfaatkan institusi wajib lapor atau memang secara sukarela datang sendiri juga salah satu implementasi Inpres tersebut," tegas Gories. Gories menambahkan implementasi inpres tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang mengikuti kegiatan pascarehabilitassi atau after care untuk upaya konservasi alam. Juga semakin intensifnya keterlibatan organisasi sosial kemasyarakatan dan intansi pemerintah swasata dalam program rehabilitasi dan pascarehabilitasi. Pemutusan jaringan dan sindikat perdagangan narkoba internasional dimulai dari sumbernya di luar negeri sampai menangkap pengendali operasi yang ternyata sedang menjalani hukuman di Lapas juga semakin baik. "Kita juga telah bekerja sama dengan penegak hukum di luar negeri seperti China, Meksiko, Portugal, Taiwan, dan Bulgaria dalam menangkap jaringan sindikat narkoba global, regional, dan nasional," tambahnya. Agar terwujud Indonesia bebas narkoba, lanjut Gories, beberapa langkah telah dipersiapkan BNN. Seperti mengintensifkan penindakan sesuai pemetaan hasil internasional draft 2009 di Bali baru-baru ini. BBN juga akan membuat Balai Rehabilitasi Narkoba di Kalimantan dan Sumatra untuk memberi layanan prima serta secara periodik mengembangkan pascarehabilitasi melalui pendekatan konservasi alam diimbangi penelitian sehingga Indonesia dapat menjadi laboratorium pengembangan pascarehabilitasi di tingkat global. BNN juga berusaha mengintensifkan pintu rawan masuknya jual beli narkoba dari luar negeri dengan menggunakan sistem interdiksi terpadu, mengintensifkan kerja sama dengan aparat hukum dan agen eksekutif negara lain untuk mengungkap jaringan yang luas. Pasalnya, berdasarkan data BNN 2011, kerugian materil yang diakibatkan oleh narkoba lebih dari Rp41 triliun. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menuturkan untuk menanggulangi pengedaran narkoba perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui kerja sama regional dan internasional yang lebih efektif dalam menumpas jaringan narkoba tersebut. "Korban narkoba yang meningkat dari tahun ke tahun jadi potensi serius merusak masa depan generasi muda. Merusak karakter manusia dan mempengaruhi daya saing karena memiliki dampak ikutan seperti HIV/AIDS," terangnya. Karenanya, Syahrul berharap pengedar narkoba bisa dihukum hingga memberi efek jera. Adapun untuk pengguna, memang harus direhabilitasi karena mereka adalah korban. Sementara itu, Wakil Presiden Boediono lebih menekankan agar negeri ini bebas narkoba karena merupakan ancaman kemanusiaan yang tidak hanya bisa membinasakan diri sendiri, tapi negara ini. Sehingga harus diberantas dan itu butuh komitmen semua pihak. "Narkoba tidak hanya bisa diberantas dengan penegakan hukum tapi harus dilawan dengan pencegahan juga agar pembeli berkurang. Kurangnya pengonsumsi bisa mengurangi distribusinya," terang profesor ekonomi ini. Boediono bahkan berpesan agar para pengguna tersebut tidak dipenjarakan, tapi dimanusiakan. "Mari ciptakan Indonesia bebas narkoba mulai dari diri sendiri," tutupnya. (dat03/wol/antara/media) WARTA KARTUN |
MAKASSAR - Upaya untuk pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) bukan cuma tanggung jawab pemerintah pusat. Keterlibatan pemerintah daerah setempat juga amat dibutuhkan.
Comments