|
||||
| Sumut jangan dipimpin gubernur instan |
| Warta |
|
WASPADA ONLINE   Oleh karena itu, kata Hasrul masyarakat juga memiliki peran yang cukup besar dan penting untuk menentukan kemana arah pembangunan di Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan. “Jadi, dalam pemilihan gubernur Sumut itu, masyarakat juga harus berpikir lebih cerdas, hati-hati dan jangan sampai terpengaruh dengan bujuk rayu atau iming-iming segala. Dan siapa yang pantas dan tepat untuk dipilih pada Pilkada nantinya adalah tergantung dan penilaian dari masyarakat,” kata Ketua Fraksi PPP di DPR RI itu. Sebab, jelasnya, apabila masyarakat salah dalam menentukan pilihan terhadap gubernur Sumut pada periode 2013-2018, maka pembangunan yang diharapkan atau dicita-citakan seluruh rakyat yang ada di provinsi tersebut tidak akan terwujud dan jauh dari harapan. “Hal-hal yang seperti ini juga harus dipikirkan oleh masyarakat yang ikut memilih dan memberikan suaranya pada Pilkada 2013 nanti. Sekali salah dalam menentukan pilihan, maka yang akan menanggung kerugian adalah masyarakat itu sendiri,” ucap Hasrul mantan Ketua DPW PPP Sumut. Dia menambahkan, dalam pemilihan gubernur Sumut yang lebih kurang sembilan bulan lagi itu, sulit rasanya untuk menghilangkan adanya dugaan “permainan uang”, karena hal seperti ini sudah sering terjadi dan tidak bisa dipungkiri. Dan ini juga terjadi dalam pemilihan gubernur di provinsi lain di tanah air ini. Sehubungan dengan itu, maka diharapkan pada masyarakat jangan mau dipengaruhi atau juga terlibat dalam praktik permainan uang untuk memilih calon gubernur. “Tindakan seperti ini, jelas adalah perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar hukum, karena menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu yang dicita-citakan. Masyarakat juga harus dapat memahami perbuatan yang salah itu,” ucap dia. Namun, jelasnya, yang harus dipikirkan oleh masyarakat saat ini adalah bagaimana caranya menghindari atau “menjauhi” praktik permainan bagi-bagi duit yang dilakukan terhadap rakyat. Selain itu, menurut Hasrul, perlu juga dilakukan kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat baik di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa maupun dusun agar tidak menerima uang untuk memilih calon gubernur. Bahkan, katanya, dengan melakukan sosialisasi secara gencar terhadap masyarakat di Sumut itu, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan penyegaran, sehingga rakyat tidak akan terpengaruh dengan permainan uang tersebut. “Sehingga Sumut ini nantinya, tidak akan dipimpin gubernur instan. karena hanya mengandalkan uang yang banyak. Tentunya rakyat akan memilih gubernur dambaan mereka yang sesuai dengan hati nurani, serta mengharapkan adanya pembangunan yang semakin lebih baik, serta mampu mensejahterakan perekonomian masyarakat,” kata Hasrul. Kekhawatiran Hasrul ini ternyata mendapat perhatian dari calon gubernur Sumut. RE Nainggolan, menegaskan pemimpin adalah figur yang mampu menyerap keinginan rakyat lewat program-program pembangunan. Tak hanya berpikir strategis, seorang pemimpin juga figur yang mampu menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) secara sistematis demi target daerah tersebut. “Tapi pemimpin juga harus mampu merubah karakter sosial yang negatif,’’ katanya. (dat03/antara) |
MEDAN – Jika tidak hati-hati bisa saja Sumatera Utara (Sumut) akan dipimpin oleh gubernur instan. Tidak teruji kapabilitasnya sebagai pemimpin.
Comments