|
||||
| Menanti Anas legowo |
| Warta |
WASPADA ONLINE JAKARTA - Perbaikan hubungan antara Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi kunci konsolidasi Partai Demokrat. Memilih jalan tengah antar kedua tokoh tersebut akan menyelesaikan persoalan politik yang mendera Partai Demokrat.Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Sukardi Rinakit mengatakan tidak ada pilihan bagi Partai Demokrat selain melakukan komunikasi antara SBY dan Anas Urbaningrum untuk saling legowo satu sama lain. "Tidak ada pilihan lain," kata Sukardi di Jakarta, hari ini. Menurut dia, penyelesaian secara politik harus ditempuh Partai Demokrat (PD) karena jika tidak dicarikan jalan keluar maka akan membuat posisinya akan bertambah sulit. "Kalau sampai September, soliditas internal tidak terjadi, waktunya cukup pendek. Partai Demokrat ibarat kapal induk, harus lama beloknya. Peluang rekonsiliasi ada, asal SBY berjiwa besar dengan mendukung Anas, begitu juga Anas harus sadar Partai Demokrat besar karena SBY," kata Sukardi. Merosotnya keterpilihan Partai Demokrat oleh berbagai riset politik, kata Sukardi, salah satunya disumbang karena komunikasi yang berubah antara SBY dan Anas Urbaningrum. "Kultur kita, tidak suka konfik terhampar terus menerus. Penurunan PD lebih disebabkan terhamparnya konflik yang terjadi di internal. Ditambah perkara kasus korupsi," papar Sukardi. Terkait proses hukum yang bisa saja menjerat Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi dengan ditetapkan sebagai tersangka, Sukardi menyebutkan tidak ada soal bagi Partai Demokrat. "Jika ditetapkan sebagai tersangka pemilu, justru Partai Demokrat akan berkibar. Masyarakat kita mellodramatik," terang Sukardi. Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul menegaskan tidak ada perseturuan antara SBY dan Anas Urbaningrum. "Tidak ada perseteruan antara SBY dan Anas," tegas Ruhut. Dia menegaskan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tidak akan pernah terjadi untuk melengserkan Anas. "Namun, kalau sudah ditetapkan jadi tersangka, baru nonaktif," cetus Ruhut. Hanya saja, Ruhut menyebutkan jika Anas tidak menonaktifkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat justru akan menyandera Partai Demokrat. "Apa jaminannya jika Anas tidak menjadi Miranda Ghultom nantinya," tanya Ruhut. Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan ada kesan persoalan internal Partai Demokrat menjadi persoalan kenegaraan disebabkan posisi Presiden SBY sebagai Ketua Dewan Pembina. "Saat ini seolah-olah persoalan antara SBY dan Anas seperti persoalan negara, padahal bukan," kata Irman. Dia menyebutkan jika merujuk konstitusi, partai politik bukanlah organisasi yang dikelola secara privat. Konsekuensi dari ini, sambung Irman, partai harus tunduk pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang tidak bertentangan dengan konstitusi. "Partai bukan organisasi yang dikelola private," tukas Irman. (dat17/inilah/media) |
Comments