|
||||
| Reses DPRD Sumut setengah hati |
| Warta |
|
INDRA WIDYASTUTI WASPADA ONLINE  MEDAN - Anggota DPRD Sumatera Utara dinilai setengah hati dalam menjalankan reses. Tidak adanya data dan tindak lanjut terkait informasi yang cukup mencengangkan menjadi indikasi, bahwa wakil rakyat tersebut tidak serius memantau kondisi di daerahnya.Seperti diketahui, dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses Tim Reses VII DPRD Sumut di Kepulauan Nias, dilaporkan bahwa dua pulau, yakni Pulau Simalake di Kabupaten Nias Selatan (Nisel) dan Pulau Asu di Kabupaten Nias Barat disebut-sebut telah dikuasai oleh pihak asing. Hal ini sejatinya sudah lama beredar. Namun hingga kini belum ada tindaklanjutnya. Anggota dewan yang reses ke daerah tersebut juga tidak melakukan kroscek atau turun langsung ke lokasi dimaksud. Hanya menerima informasi yang kebenarannya masih diragukan. Bahkan, salah satu anggota tim tersebut meragukan kebenaran hal tersebut. "Kalau kita amati, memang hampir rata perilaku dewan seperti itu. Banyak dari mereka (anggota dewan,red), reses untuk membina daerah masing-masing itu, dilakukan setengah hati," kata Analis Sosial dan Politik dari USU, Agus Suryadi, hari ini. Hal itu dikatakan Agus, lantaran ketika reses, para anggota dewan tidak sepenuhnya melihat hal paling detil, paling bawah. Meskipun, ada juga anggota dewan yang rela berjalan jauh demi mengetahui kebenaran informasi dimaksud. Misanya anggota dewan dari pusat yang mau berjalan kaki hingga lima jam untuk mendapatkan kebenaran informasi yang dimaksud. Menurut Agus, hal itu juga didukung dana reses yang tidak terlalu besar. Sehingga para wakil rakyat enggan turun terlalu jauh. "Penggunaan anggaran yang terlalu ketat, itu juga membuat mereka tidak sepenuh hati membina konstituen masing-masing. Tapi ini kan tanggung jawab moral, sampai dimana tanggungjawab moral mereka," ungkap Agus. Agus menyebutkan, apa yang dilakukan anggota dewan ini, ibarat pepatah, "semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Sebab, kasus yang sudah lama mencuat itu tak kunjung disikapi oleh lembaga legislatif tersebut. "Ini kan sudah lama. Kalau memang ini jadi persoalan, harusnya dibentuk pansus, selidiki kebenaran itu, tidak lagi menjadi tanggungjawab dapil sana. Dan kalau benar, perlu dipertanyakan, ada masalah apa sehingga pulau itu bisa dikuasai dan dibeli asing," bebernya. "Ini hal serius sebenarnya. Makanya DPRD harus responsif membentuk pansus, selidiki fakta di lapangan. Kalau mereka sendiri ragu, itu tandasnya pelaksanaan reses sekedar melaksanakan amanah dan konstitusi, sekedar menjalankan apa yang sudah jadi garis-garisnya," imbuhnya. Agus mengatakan, tindakan responsif itu sebagai bentuk bahwa DPRD Sumut memang menjalankan fungsi pengawasannya. Sebab, jika benar dua pulau tersebut sudah berpindah tangan, itu artinya Pemprov dan DPRD Sumut kecolongan. Sebelumnya, anggota DPRD Sumut dari Kepulauan Nias, Ramli mengatakan, berdasarkan informasi yang mereka peroleh saat reses lalu, dua pulau tersebut sudah dikuasai asing dan dijadikan resort serta tempat perjudian dan peracikan narkoba. Namun, dia juga mengakui tidak turun langsung ke tempat dimaksud, melainkan hanya menerima informasi saja. Hal berbeda disampaikan anggota DPRD Sumut dari Kepulauan Nias lainnya, Sudirman Halawa. Dia menegaskan hal itu tidak benar karena informasi saja tidak cukup kuat untuk membuktikan hal tersebut. "Perlu ada data konkret. Biar jelas, tanya langsung bupatinya, tak cukup sekadar informasi," pungkasnya. Editor:SASTROY BANGUN (dat17/wol) |
Comments