|
||||
| Pantaskah kita meributkan klaim Malaysia? |
| Ragam |
|
ANGGRAINI LUBIS WASPADA ONLINE  Lagi-lagi negeri Jiran, Malaysia membuat ulah. Urusannya tak jauh dari klaim mengklaim hak Indonesia. Jika sebelumnya, Malaysia mengklaim Reog Ponorogo sebagai budayanya, kali ini giliran tarian Tor-tor dan alat musik Gondang Sambilan menjadi sasarannya.Adalah kantor berita Malaysia, Bernama yang memulai memberitakan bahwa pemerintah Malaysia telah mendaftarkan dua budaya asli Sumatera Utara ini ke dalam warisan budaya Malaysia dalam Seksyen 67 Akta Warisan Kebangsaan 2005. "Tetapi (pengiktirafan ini) dengan syarat, pertunjukan berkala mesti ditunjukkan, bermakna tarian mestilah ditunjukkan, paluan gendang dipelbagaikan dalam pertunjukan di khalayak ramai," kata Rais dalam acara peresmian Perhimpunan Anak-Anak Mandailing di Kuala Lumpur sebagaimana diberitakan situs Bernama, tertanggal Kamis (14/6) lalu. Dalam situs itu disebutkan pula bahwa rencana itu penting dilakukan untuk memperjuangkan seni dan budaya masyarakat Mandailing. Upaya ini juga bertujuan membuka wawasan warga di negara tersebut tentang asal usul mereka. Sontak klaim ini mendapatkan protes keras dari berbagai pihak, khususnya warga Mandailing Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pun akan mengecek kebenaran informasi tentang Malaysia yang mengklaim kesenian tarian Tor-tor dan alat musik Gondang Sambilan yang merupakan budaya etnis Mandailing. "Kita akan cek apa benar (ada klaim) seperti itu," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Nurdin Lubis di Medan, Senin (18/6) lalu. Kecaman juga datang dari Guru Besar Internasional Universitas Indonesia, Himahanto Juwana. Dalam keterangan tertulisnya, Hikmahanto mengatakan, bahwa akulturasi budaya adalah hal yang wajar di dunia saat ini. Namun klaim yang dilakukan Malaysia jelas salah. "Kesalahan terbesar pemerintah Malaysia adalah memformalkan. Ini merupakan tindakan provokatif dan agresif di bidang kebudayaan terhadap Indonesia," katanya . Menurut Hikmahanto, tarian Tor-tor dan Paluan Gondang Sambilan yang akan dikembangkan Malaysia sebagai satu cabang warisan negara di Malaysia harus memperhatikan sensitifitas rakyat Indonesia. Memang dua tarian itu diusulkan oleh komunitas Mandailing di Malaysia. Masyarakat asal Mandailing yang merantau bisa saja mempraktekan budaya yang mereka miliki namun jangan sampai Malaysia sebagai negara memformalkan sebagai "milik" negara itu. Langkah itu dinilai salah besar. "Ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia dimana komunitas China Indonesia memprekatekan budayanya, semisal Barongsay. Namun pemerintah Indonesia tidak memformalkan sebagai miliknya," kata dia lagi. Sensitifitas pemerintah Malaysia diperlukan karena dalam hubungan bertetangga yang mengalami pasang surut pasti publik Indonesia akan marah. Dalam pengalaman sebelumnya, pemerintah Indonesia terkadang membutuhkan waktu untuk membendung kemarahan publik terhadap Malaysia. Sebagai akibat kepentingan Malaysia di Indonesiapun terancam. Tindakan pemerintah Malaysiapun dinilai tidak sejalan dengan solidaritas ASEAN dan keinginan untuk membangun masyarakat ASEAN. Publik Indonesia akan menolak pembentukan masyarakat ASEAN karena kekhawatiran mereka akan menjadi pecundang diantara negara-negara ASEAN yang ada. "Untuk itu tindakan awal agar permasalah ini tidak berkembang secara liar adalah antar Menteri Luar Negeri kedua negara melakukan komunikasi. Komunikasi untuk klarifikasi dan pernyataan bersama agar tidak ada salah pengertian," ujar Hikmahanto. Dia berharap, pemerintah Malaysia mengurungkan upaya memformalkan tarian Tor-tor dan Paluan Gondang Sambilan demi menjaga keutuhan hubungan antar negara dan eksistensi ASEAN. Seperti pisau, klaim Malaysia ini juga baik adanya. Ini menyadarkan bangsa Indonesia yang selama ini sepertinya mulai sepele dengan budayanya dan mengagungkan budaya modern. Ibarat rumah yang indah, penuh dengan hiasan mahal dan unik, namun dibiarkan saja tanpa penjagaan, tanpa perawatan. Pastilah maling mengincarnya. Jika sudah demikian, apakah pantas kita meributkannya? (dat18/wol) |
Comments