|
||||
| Selama Pilgub Sumut, Rp1,8 T akan berputar di Medan |
| Warta |
|
ANGGRAINI LUBIS WASPADA ONLINE  MEDAN - Pesta demokrasi di Sumatera Utara pada 2013 mendatang, dipastikan akan meningkatkan laju perekonomian di Sumut. Sebagai ibukota Sumut, Medan pun akan menerima imbas paling besar dalam laju perekonomian ini. Salah satunya adalah peningkatan perputaran uang.Menurut, analis ekonomi dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Muhammad Ishak, jika di hari normal peredaran uang di Kota Medan sebesar Rp1,2 triliun per hari maka menjelang pilgubsu 2013 peningkatan tajam akan terjadi. Peredaran uang bisa mencapai Rp1,8 triliun per hari. "Untuk Kota Medan berdasarkan pengamatan sebulan belakangan ini, perputaran uang pada hari normal sekitar Rp1,2 triliun per hari. Saya memprediksi jumlahnya akan meningkat menjadi Rp1,8 trilun, setidaknya 7 hari menjelang Pilgubsu 7 Maret 2013,” kata Ishak, tadi malam. Dukungan para pemilik modal terhadap seorang calon menjadi penyebab peningkatan perputaran uang ini. Namun menurutnya, meski perputaran uang terjadi demikian besar, inflasi Medan tidak akan terjadi. ”Karena, uang yang digelontorkan para calon dan donaturnya itu bukan untuk disimpan, melainkan hanya akan menambah jumlah uang yang beredar,” ujarnya. Kata Ishak, memang pada prinsipnya dalam setiap pelaksanaan pemilu, seperti Pemilukada akan membutuhkan biaya politik yang tinggi. Apalagi, jika calon kepala daerah ingin maju berasal dari nonkader atau bukan kader partai itu sendiri. "Jika calon yang ingin maju dalam sebuah pemilihan kepala daerah itu bukan dari kader partai, maka dana yang dikeluarkan lebih besar. Karena dibutuhkan uang untuk membeli ‘perahu’ yang nilainya lebih besar dibanding jika berasal dari kader internal. Karena memang sistem politik di Indonesia tidak pernah jauh-jauh dari prinsip ekonomi,” paparnya. Karena itu, ia tidak yakin calon yang memenangkan pertarungan nantinya bisa membawa perubahan perekonomian di Sumut. Karena dengan besarnya dana yang harus dihabiskan selama proses Pilgubsu, maka dana itu harus kembali selama menjabat. "Saya berpandangan secara perspektif ekonomi, tidak ada satu parpol pun yang ada di Sumut untuk membuat kesepakatan bahwa calon yang harus diusung yakni calon yang bisa membawa perubahan perekonomian di Sumut," pungkasnya. Sementara itu, analis politik dan pemerintahan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dadang Darmawan menambahkan, politik uang dalam sebuah Pemilukada di Indonesia sangat berpengaruh dalam memenangkan pertarungan. "Politik uang pada sebuah parpol akan menjadi pelumas untuk menggerakkan mesin-mesin parpol, sehingga bisa bekerja secara maksimal demi meraih kemenangan, " ujarnya. Dadang mengatakan, semakin besar sebuah parpol, maka semakin besar pula tarif ‘uang perahu’ yang diminta kepada calon. "Meskipun itu sulit dibuktikan, tetapi kondisi itu memang terjadi pada setiap pilkada,” tegasnya. (dat18/wol) |
Comments