|
||||
| Hipmi nilai momen hemat energi telat |
| Ekonomi & Bisnis |
WASPADA ONLINE JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai 5 kebijakan hemat energi yang dicanangkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu sudah telat. Namun seharusnya hal itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, sehingga pemanfatannya bisa dirasakan saat ini. Demikian disampaikan Ketua IV Bidang Energi dan Pertambangan Hipmi, Reza Rajasa kepada wartawan di kantor Hipmi Jakarta, hari ini."Kita sudah sampaikan gagasan konversi BBM ke BBG, tapi hal itu dianggap angin lalu. Tapi menurut Hipmi, hemat energi itu konkritnya hanya mengendors untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi," kata Reza. Terkait hemat energi khususnya himbauan penggunaan BBM non subsidi untuk kendaraan dinas pusat, daerah, BUMN dan BUMD dirinya mendukung hal itu. Bahkan kebijakan tersebut akan dibahas dalam sidang dewan pleno I dalam beberapa minggu kedepan. "Apa yang menjadi kebijakan pemerintah, kita akan jadikan pembahasan juga dalam rapat tersebut. Oleh karena itu kita belum putuskan apakah akan menjadi kebijakan Hipmi juga dalam sidang pleno tersebut, terkait hemat energi tersebut," ujar Reza. Senada dengan Reza, Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari mengatakan, larangan mobil dinas menggunakan BBM subsidi merupakan kebijakan yang tepat untuk menekan kuota BBM subsidi agar tidak jebol. "Saya sebenarnya lebih setuju penyesuaian harga BBM (penaikan harga-red), tapi karena keputusan DPR dan pemerintah seperti itu mau tidak mau harus dilakukan," ujar Okto. Seperti diketahui sejak Juni 2012 mobil dinas pusat, daerah, BUMN dan BUMD untuk wilayah Jabodetabek harus menggunakan BBM non subsidi. Sementara untuk Jawa-Bali bulan Agustus, industri pertambangan dan perkebunan di bulan September. Kuota BBM subsidi pada tahun ini sesuai dengan APBN-P 2012 adalah 40 juta kilo liter. (dat06/inilah/bisnis) |
Comments