|
||||
| Pilgub bergantung RUU pilkada |
| Warta |
WASPADA ONLINE SEMARANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Arif Awaludin mengatakan, pembahasan pemilihan gubernur 2013 bergantung pada Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat."Muncul wacana dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut, pemilihan gubernur akan dilakukan oleh DPRD," kata Arif di Semarang, hari ini. Menurut dia, kondisi tersebut tentu menjadi pertimbangan tersendiri melalui konsultasi yang dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan wacana tersebut, kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, yakni efisiensi biaya pemilihan. Selain itu, lanjut dia, posisi gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, sehingga cukup dipilih DPRD. Selain Kementerian Dalam Negeri, ia menuturkan, DPRD Jawa Tengah juga berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum pusat. Ia menjelaskan, dari hasil konsultasi itu, Komisi Pemilihan tetap meminta pelaksanaan pemilihan gubernur digelar bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung dan Kudus. Kebutuhan anggaran yang mencapai Rp907 miliar, menurut dia, hal tersebut harus dibahas bersama antara pemerintah provinsi, Komisi Pemilihan, serta DPRD. Terpisah, Ketua KPU Jawa Tengah Fajar Subhi mengatakan, tahapan awal Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah 2013 membutuhkan dana sekitar Rp40 miliar yang harus dialokasikan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012. Menurut dia, anggaran sebesar itu untuk persiapan tahapan yang sudah dimulai sekitar September 2012. "Tahapan pemilihan gubernur sudah dimulai pada September, yakni penyusunan tahapan pemilihan," katanya. Komisi Pemilihan Umum setempat, kata dia, mengusulkan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah pada 26 Mei 2013. Pelaksanaan pemungutan suara tersebut, kata dia, bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus dan Temanggung. Ia mengharapkan, kebutuhan dana untuk tahapan pemilihan gubernur tersebut dapat dialokasikan di perubahan APBD. (dat06/antara) |
Comments