|
||||
| Layakkah Medan raih Piala Adipura? |
| Ragam |
|
ANGGRAINI LUBIS  Piala Adipura saat ini menjadi perhatian publik di Medan. Dalam waktu dekat, Tim Penilai Adipura dari pemerintah pusat segera turun ke Medan untuk melakukan penilaian. Apakah kota yang dihuni lebih dua juta lebih manusia ini layak untuk mendapatkan piala lambang supremasi kebersihan ini, atau masih harus menunggu sampai benar-benar layak mendapatkan piala bergengsi tersebut. Program Adipura adalah bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan perkotaan berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah telah mencapai tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Program ini menggunakan dua kriteria penilaian yang terdiri dari fisik dan non fisik. Penilaian fisik meliputi pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan pengendalian pencemaran air. Sedangkan penilaian non fisik meliputi institusi, manajemen dan partisipasi masyarakatnya. Bagi kota yang termasuk kategori kota metropolitan dan kota besar bobot fisiknya 75 persen dan bobot non fisik hanya 25 persen. Kategori kota sedang dan kota kecil bobot fisiknya 80 persen dan non fisiknya 20 persen. Setiap tahun program ini juga dievaluasi. Untuk tahun ini, perubahan mekanisme pemantauan meliputi pemantauan dari single media (kebersihan dari sampah dan keteduhan) menjadi multi media (pengendalian pencemaran air dan udara). Untuk pemantauan fisik meliputi seluruh wilayah perkotaan (100%), tidak lagi terpaku pada titik pantau yang telah ada sebelumnya. Lalu akan ada perbedaan kriteria berdasarkan geografi wilayah (berbukit-bukit, pasang surut/rawa, datar), pendapatan perkapita serta penghargaan Adipura akan dikolaborasikan dengan dengan penghargaan lainnya (Wahana Tata Nugraha, Kota Sehat, Sanimas dan program lainnya). Demi sebuah gengsi predikat kota terbaik dalam kebersihan, Walikota Medan, Rahudman Harahap bersama seluruh petinggi di jajaran pemerintah kota, termasuk para kepala lingkungan hari-hari belakangan ini sibuk mengurus soal kebersihan. Termasuk camat, lurah dan kepling di masing-masing wilayah "kekuasaannya" terpaksa lembur untuk mencat trotoar sebagai salah satu bagian yang akan dinilai. Pemkomedan.go.id melaporkan, walikota menginstruksikan semua dinas terkait, badan, puskesmas, sekolah, pasar, unit pelaksana teknis, BUMD, camat, lurah dan kepala lingkungan untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan kota agar target meraih Adipura dapat tercapai. "Semua dinas terkait, bukan cuma Dinas Kebersihan, harus bekerjasama membersihkan dan menata kota ini sehingga tim penilai memasukkan Medan sebagai salah satu kota yang memperoleh penghargaan tersebut," kata Rahudman. Prioritas utama yang akan dinilai oleh Tim Adipura, antara lain kondisi sampah, drainase, pasar, tempat pembuangan akhir (TPA) dan tempat-tempat umum. Karena itu, kepada para kepala sekolah dan kepala puskesmas harus dapat menata kebersihan lingkungannya, termasuk pengecatan pagar, kata walikota. Rahudman berharap tidak ada lagi sampah di luar TPS, seperti sampah berserakan di persimpangan jalan. Pembersihan harus dilakukan, termasuk spanduk dari pohon-pohon, menghidupkan semua lampu jalan dan lampu taman,menata rambu-rambu jalan, dan penataan pedagang kaki lima. Rahudman menilai Medan layak memperoleh penghargaan Adipura tahun ini. Karena Pemko sudah melakukan pembenahan dan penataan hampir di seluruh sisi kota. "Dari sisi kebersihan, Pemko sudah berupaya membersihkan seluruh bagian kota termasuk kebersihan sungai. Kalau kebersihan, saya lihat sudah ada upaya-upaya untuk mencapai target agar Medan bebas dari sampah. Kami berharap tim bisa memberikan nilai objektif terhadap semua sisi yang termasuk dalam penilaian," ucapnya. Untuk kebersihan pasar tradisional yang termasuk salah satu item dalam penilaian Adipura, diakuinya masih rendah. "Saya mengakui pembenahan pasar masih menjadi tantangan. Karena itu saya minta PD Pasar bisa melakukan pembenahan," ucapnya. Sementara itu, menurut Ketua LSM Printis, Hendra Silitonga, Kota Medan yang kondisinya sangat gersang khususnya di alur sungai, membuat Medan tidak pantas untuk mendapatkan Adipura seperti yang diharap-harapkan Pemko Medan. “Melihat situasi kota Medan ini, kayaknya belum pantas untuk mendapatkan Adipura,” kata Hendra kepada Waspada Online. Drainase yang tidak layak sehingga banjir sudah menjadi langganan Medan, belum lagi perilaku Pemko yang hanya demi Adipura saja melakukan perubahan. "Bukan perubahan dari hati," kata Hendra. Sebenarnya penilaian Piala Adipura dihadirkan pemerintah pusat antara lain untuk membangkitkan partisipasi masyarakat di suatu kota agar ikut terlibat langsung menjaga kebersihan kotanya. Untuk menggelorakan semangat gotongroyong dan merasa memiliki bagi warga kota itu, diakui harus dimulai dari aksi massa dikomandoi para pejabat. Setelah itu tentunya aksi serupa diharapkan terus bergulir di tingkat paling bawah yakni lingkungan agar tetap terjaga kebersihannya. Dengan adanya motivasi dan contoh langsung dilaksanakan para petinggi di jajaran pemko sehingga masyarakat terbiasa dan termotivasi untuk terus hidup bersih dan sehat yang pada akhirnya menjadi kebiasaan yang akan berbuah penilaian dari pemerintah atasan sebagaimana Piala Adipura. Oleh karena, itu Pemko Medan diharapkan tidak salah kaprah dalam menyikapi kedatangan tim penilai ke kota ini. Biarkan mereka bekerja sesuai dengan Tugas pokok dan situasi (Tupoksi) nya. Tidak perlu memengaruhi. Apalagi mengiming-imingi dengan "sesuatu" untuk meraih lambang supremasi kebersihan kota itu. Sebab segala kebobrokan dan kecurangan yang dilakukan saat ini, akan sangat mudah diketahui oleh masyarakat. Sebagaimana terungkap di sidang pengadilan Tipikor, ada salah satu kota di Pulau Jawa yang harus "membayar" untuk meraih Adipura. Sungguh sangat memalukan bila hal itu sempat terjadi. Sebab hal itu membuktikan ketidakmampuan pejabat terkait dalam membangkitkan paritisipasi langsung masyarakat dalam menggelorakan semangat hidup bersih dan sehat. Harapan kita bersama tentunya lambang supremasi kota terbersih itu tidak hanya sebagai semboyan dan hanya jadi keinginan segelintir pejabat di Pemko Medan, tapi keinginan seluruh masyarakat kota ini serta berdasarkan penilaian bahwa Medan memang pantas menerimanya dan bukan karena "sesuatu hal". Nilai kepantasan itu tentunya memang terlihat secara nyata ditandai dengan nilai kebersihan, kerapian, tertiban serta sinkronisasi semua elemen pendukung sehingga kota ini kemudian berhasil dan ditetapkan sebagai Kota Adipura. Termasuk penataan reklame dan billborad yang hingga saat ini masih amburadul membuat kota ini bagai kota tak terurus dan lebih mementingkan duit daripada harmonisasi lingkungan serta perwajahan kota. Oleh karenanya muncul pertanyaan. Sudah pantaskah Medan dapat Adipura? Tentunya tergantung bagaimana pemerintah kota menyikapi dan masyarakat menanggapinya. Keinginan meraih Piala Adipura itu harus tulus datangnya dari masyarakat. Bukan karena pejabat di jajaran Pemko Medan ingin meraih prestasi sehingga dapat penilaian sebagai pejabat berhasil sehingga "kursi" yang didudukinya dari mulai pejabat yang paling tinggi sampai paling bawah merasa berjasa. Pantas untuk duduk di kursi lebih "basah" lagi atau paling tidak minimal bertahan di kursi yang sama, karena penilaian yang keliru tadi. Bila hal ini yang terjadi, julukan sebagai kota Adipura sama nasibnya seperti selama ini. Hanya bertahan saat tim penilai dari pusat turun ke kota Medan. Setelah tim tidak lagi menilai dan kota ini berhasil meraih Piala Adipura, Kota Medan kembali jorok bagai tak terurus. Masyarakat Medan mengharapkan agar Pemko Medan dapat mengubah paradigma yang salah selama ini, terutama terkait turunnya tim penilai ke Medan. Karena saat tim turun ketika itu lah seluruh potensi Pemko Medan habis-habisan memforsir di semua lini agar kota ini terlihat bersih. Karenanya tidak heran saat tim menilai, pasar-pasar tradisional dan jalan-jalan utama serta parit dan sungai semuanya terlihat bersih. Pola kerja seperti itu sudah harus ditinggalkan. Kita sudah harus memulai dari akar persoalannya.
Misalnya melalui kebiasaan di tengah masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Diawali dari sekolah-sekolah serta menyiapkan fasilitas pendukung seperti truk dan kontainer tempat pembuang sampah yang memadai. Satu lagi menghapus kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai. Tentu hal itu harus didukung dengan armada sampah di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). |
Comments