|
||||
| Sekolah taraf dunia cuma gengsi? |
| Warta |
|
WASPADA ONLINE   "RSBI ini membunuh karakter anak bangsa, karena anak yang cerdas tetapi secara finansial tidak mampu, ia tidak punya kesempatan untuk bersekolah di RSBI/SBI. Padahal dia berhak mendapatkan kesempatan yang sama," ucap Itje yang juga merupakan penasehat pendidikan pada British Council. Sebelumnya, Sejumlah orang tua murid dan aktivis pendidikan mengajukan uji materil terhadap Pasal 50 ayat (3) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mereka menilai penerapan RSBI/SBI justru menimbulkan persoalan bagi bangsa. Menanggapi problematika dunia pendidikan akhir-akhir ini, Komite Aksi Pendidikan untuk Rakyat (Kapur) menuntut penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Tak hanya mahal, SBI dianggap tidak bertujuan untuk mengembangkan kualitas tenaga produktif peserta didiknya. "RSBI/SBI hanya untuk gengsi. Setiap tahun ajaran baru orang tua murid atau mahasiswa dipusingkan dengan mahalnya biaya pendidikan," ungkap koordinator Kapur, Agus Priyatno dalam siaran persnya. Kapur mencatat pungutan masuk SBI sekolah dasar rata-rata SPP adalah Rp200 ribu per bulan, sedangkan dana sumbangan pembangunan (DSP) mencapai Rp6 juta. Di SBI SMP, besarnya SPP sekitar Rp450 ribu dan DSP mencapai Rp6 juta. Sementara di SMA/SMK, besarnya SPP Rp500 ribu dan DSP mencapai Rp15 juta. "Biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya tes masuk dan biaya belajar atau studi banding ke sekolah di luar negeri," jelas Agus. Keberadaan SBI, lanjut Agus, juga menunjukkan diskriminasi pendidikan. Seakan-akan hanya mereka yang memiliki uang yang layak mendapatkan pendidikan berkualitas. "Pendidikan masih belum merata," tegasnya. Selain SBI, penerapan standarisasi kecerdasan melalui 3 mata pelajaran dalam UN, pembatasan kebebasan membangun organisasi mahasiswa kritis di dalam kampus, hingga penerapan kurikulum pendidikan yang masih bias gender, merupakan bukti hambatan pendidikan di Indonesia. "Sekolah tidak menjadi pengembangan tenaga produktif seseorang dalam dunia pendidikan," tandasnya. Ketua DPR Marzuki Alie menilai, walau setiap tanggal 2 Mei diperingati Hari Pendidikan Nasional, kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. "Kualitas pendidikan kita sudah mengarah kepada perbaikan, namun masih jauh dari harapan," kata Marzuki saat dihubungi, tadi malam. Selain itu, Marzuki juga menyoroti persoalan kualitas guru. Secara kesejahteraan, Marzuki menilai sudah ada peningkatan dan hanya ada beberapa yang belum baik. "Percepatan peningkatan kualitas guru untuk pemerataan kualitas pendidikan, walaupun mayoritas guru sudah lebih baik kesejahteraannya, namun masih banyak persoalan dengan guru-guru tersebut," katanya. Marzuki juga menyoroti manajemen pendidikan di bawah Pemerintah Kabupaten atau pemerintah kota. Menurutnya, pendidikan juga menyisakan banyak persoalan dikaitkan dengan konstelasi politik. "Fasilitas pendidikan yang masih belum merata, karena tidak samanya keberpihakan Kepala Daerah terhadap dunia pendidikan. Masih mahalnya pendidikan yang tidak terjangkau semua anggota masyarakat," jelasnya. (dat03/antara/inilah/wol)
|
JAKARTA - Analis pendidikan Itje Chodidjah berpendapat bahwa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dapat membunuh karakter anak bangsa.
Comments