|
||||
| Walikota Medan yang 'main kali' |
| Ragam |
|
AVIAN TUMENGKOL PEMIMPIN REDAKSI  MEDAN - Rahudman Harahap, mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Sekda Tapsel) yang sekarang jabat Walikota Medan, menjadi sosok yang cukup mendapatkan perhatian publik di Sumatera Utara. Sebagai Sekda Tapsel, Rahudman ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan proses persidangan Bendahara Umum Pemkab Tapsel, Amrin Tambunan. Kasus ini menyelewengkan dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapsel sebesar Rp1,5 miliar. Kasus ini berujung pada penetapan Rahudman sebagai tersangka oleh Kejati Sumut (Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara), 26 Oktober 2010 lalu. Analisa Waspada Online mencatat dalam kasus ini, Rahudman Harahap semestinya sudah dihukum - apa pun putusannya yang lejitimat - dan setidaknya ditahan. Bahkan, kasus ini direkomendasikan untuk diambil alih oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi karena pihak Kejati Sumut tidak mampu menuntaskannya. Catatan lain mengatakan bahwa selama proses kasus ini bergulir, Rahudman aktif melobi para petinggi dan penguasa nasional untuk mengamankan dirinya dari proses hukum. Tentu pejabat daerah pun dimainkan Rahudman. Muncul partai tertentu yang punya hubungan komunikasi dekat dengan Rahudman, baru muncul nama-nama atau sosok-sosok politik yang terlibat. Padahal, Rahudman juga diduga korupsi TPAPD senilai Rp13 miliar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, diminta tanggapannya untuk menjelaskan kemungkinan Rahudman mampu melakukan deal tertentu dengan Demokrat, dia emosi. Apakah Sutan salah satu yang deal untuk amankan/lindungi Rahudman? "Apa maksudnya pertanyaan itu ditujukan kepada saya?" kata Sutan dengan nada tinggi. "Saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri apalagi melindungi orang lain! (Pertanyaan) Itu kurang etis ditujukan ke saya. Pertanyaan itu tendensius!" Kasus ini memang banyak diskrepansinya. Sejumlah kalangan menilai Rahudman berhasil 'bermain' dengan para penguasa, khususnya dengan pihak Kejati Sumut. Dalam 2 tahun, ada 4 kepala Kejati Sumut yang bertugas di Medan. Salah satunya yang menetapkan Rahudman sebagai tersangka, satunya kebobolan uang senilai Rp11 miliar (menurut catatan Waspada Online), dan satunya lagi entah apa yang akan terjadi. Kepala Kejati Sumut saat ini dijabat oleh Noor Rachmad, mantan jurubicara Kejaksaan Agung, pihak yang juga dinilai 'bermain' dengan Rahudman. Saat ini, SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kasus ini sudah diajukan ke Kejaksaan Agung untuk diputuskan. Indikasi bahwa Rahudman memang dilindungi kekuatan Demokrat semakin artikulat. Sumber Waspada Online di arena politik nasional, memastikan bahwa peran partai penguasa sangat berperan dalam upaya melindungi Rahudman dari tuntutan hukum, apalagi penangkapan dan penahanan. "Aman. (Rahudman) diamankan Demokrat," kata sumber. Berarti SP3 Rahudman bakal dikabulkan Kejaksaan Agung? Kata sumber: "Ya." (dat18/wol) |
Comments