|
||||
| Anggota DPRK pertanyakan KM Pulo Deudap |
| Warta |
|
WASPADA ONLINE BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang, Provinsi Aceh Abdullah Imuem mempertanyakan kapal cepat KM Pulo Deudap yang telah diserahkan ke Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). "Sampai saat ini, kami hanya mengetahui bahwa KM Pulo Deudap itu sedang naik dok di Pulau Jawa. Tapi, dokingnya hampir satu tahun dan kenapa tidak juga selesai," katanya saat dihubungi dari Banda Aceh, Jumat. KM Pulo Deudap, kata dia, merupakan kapal cepat milik Pemerintah Aceh dan telah diserahkan ke BPKS untuk dioperasionalkan dalam upaya mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang. Oleh karenanya, BPKS diharapkan dapat menjelaskan kepada publik apa yang menjadi kendala sehingga KM Pulo Deudap tersebut hingga kini belum juga selesai diperbaiki. "Informasi yang kami peroleh sebelumnya disebutkan bahwa doking KM Pulo Deudap tersebut selama empat bulan, namun hampir setahun kok belum selesai juga," katanya. Politisi Partai Aceh itu meminta BPKS untuk menjelaskan berapa anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai doking KM Pulo Deudap di Pulau Jawa. "Informasi kami peroleh biaya doking itu sekitar Rp8 miliar, karenanya diperlukan penjelasan kepada publik. Kalau memang biayanya sebesar itu maka kami nilai lebih baik dibeli kapal baru," katanya. Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRK Sabang MK Muntadir juga mempertanyakan KM Pulo Deudap. "Kami berharap jika doking kapal cepat tersebut selesai, maka segera dioperasikan untuk melayani transportasi laut dari dan ke Sabang," katanya. Ia mengatakan, upaya percepatan pertumbuhan kawasan Sabang itu sangat dibutuhkan ketersediaan infrastruktur khususnya transportasi laut untuk melayani masyarakat dan wisatawan ke pulau ujung paling barat Sumatera tersebut. "Kami menyarankan dengan adanya KM Pulo Deudap itu maka pemerintah bisa melakukan penjajakan agar kapal cepat tersebut bisa dioperasikan untuk melayani transportasi Sabang ke luar negeri, seperti ke Lamkawi (Malaysia) dan Phuket (Thailand)," kata Muntadir. Editor: PRAWIRA SETIABUDI (dat17/antara) |
Comments