|
||||
| DPRD: Jangan persusah keluarga yang meninggal |
| Warta |
|
SASTROY BANGUN WASPADA ONLINE MEDAN - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, mengharapkan agar retribusi daerah di kelola dengan profesional, untuk menghindari kebocoran, sehingga dapat merugikan masyarakat."Kami dari Fraksi Partai Golkar DPRD Medan akan tetap mengawasi penggunaan retribusi daerah tersebut pada dinas-dinas terkait," ujar Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, Ferdinand Lumban Tobing. Ferdinand mencontohkan, Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, antara lain katanya agar dibuat bab atau pasal tentang jenis pelayanan dan klarifikasi tempat, berikut tarif retribusinya. Seperti penggalian dan pengerukan, sewa tempat dan penembokan tanda makam. Namun, menurutnya, Fraksi Partai Golkar justru melihat ranperda tersebut tidak diikuti pertanggungjawaban ilmiah. "Tapi kami tidak melihat adanya pedoman penyusunan naskah akademik tentang retribusi daerah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu kami minta penjelasan mengenai konsef yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan substansi," ujarnya. Jangan ada masyarakat yang kesusahan karena meninggalnya anggota keluarga terus ditambah susah karena harus membayar biaya pemakaman yabng sangat mahal, ungkap anggota dewan dari daerah dapil (Dapil) III ini. Selanjutnya lanjut Ferdinand lagi, pada besarnya tarif retruibusi dasar apa yang dipakai Pemko Medan dalam penentuan struktur besarnya tarif retribusi tersebut dan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang bagaimana, yang termaktub pada Bab VI pasal 9 ayat 1. "Karena kita ketahui untuk biaya pemakaman mayat sangat mahal, mohon penjelasan? Kemudian apa yang dimaksud dengan pembangunan bina makam dan pembangunan tanda peringatan makan? karena inipun dikutif dalam retribusi, serta apakah telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Renperda pelayanan pemakaman dan pengabuan, mohon penjelasan," pungkas Ferdinand. (dat06/wol) |




MEDAN - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, mengharapkan agar retribusi daerah di kelola dengan profesional, untuk menghindari kebocoran, sehingga dapat merugikan masyarakat.
Comments