|
||||
| Status lahan masih jadi kendala MP3EI |
| Warta |
|
INDRA WIDYASTUTI WASPADA ONLINE MEDAN - Status lahan masih menjadi kendala dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Sumatera Utara. Untuk Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM), pengalihan status lahan dari HGU ke HPL, hingga kini belum dapat diselesaikan. Hal itu terungkap dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Sumatera Utara 2012 tentang Kawasan MP3EI di Medan, hari ini. Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Sumut, Riadil Akhir Lubis, terungkap, MP3EI koridor Sumatera, khususnya Sumatera Utara yang telah dilakukan ground breaking oleh Presiden RI tanggal 27 Mei 2011, dipusatkan di KISM, Kabupaten Simalungun, diharapkan dapat dikembangkan sebagai pusat industri kimia, makanan, dan bagian dari mata rantai pasokan industri manufaktur yang kini berkembang di Asia Timur, Asean, dan India. KISM diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 84000 tenaga kerja hingga tahun 2025. Namun, ada sejumlah permasalahan yang menghadapi MP3EI, antara lain, status lahan yang belum dapat diselesaikan, terutama pengalihan HGU ke HPL. Kemudian, tidak adanya kewenangan Pemprov untuk penerbitan izin investasi PMA dan RTRWP. Selain itu, berbagai insentif untuk percepatan poreign direct investmen (FDI) antara lain dengan regulasi tentang insentif fiskal, pabean dan cukai oleh Kemenkeu, keimigrasian oleh Menteri Kehakiman dan HAM serta kemudahan memperoleh hak atas tanah melalui regulasi kepala BPN. Sebagai upaya tindaklanjut, diusulkan kepada BPN agar dapat mempercepat penyediaan lahan untuk investasi khususnya pengalihan status lahan, pengajuan usul tax holiday untuk industri berbasis hilirisasi dan dukungan pemerintah untuk konsistensi keberlanjutan MP3EI sampai tahun 2025. Sebab, ada keraguan jika terjadi peralihan kepemimpinan nasional tidak dapat dipastikan bahwa MP3EI akan tetap didukung. Sehingga perlu ada kepastian hukum dalam program MP3EI tersebut. Editor: PRAWIRA SETIABUDI (dat18/wol) |
Comments