Ketika bangsa ini menyatakan diri merdeka (Republik) relasi antara kekuasaan negara dan rakyat tidak lagi memola kekuasaan kolonial, tetapi jutsru memberi ruang terhadap eksperimen demokrasi.

Jika membaca tradisi perlawanan rakyat melawan kekuasaan ternyata sudah berlangsung lama, jauh sebelum bangsa ini mengumandangkan kemerdekaan. Cara rakyat melawan kekuasaan dari waktu ke waktu berbeda-beda bergantung penguasa dan zamannya. Ketika Nusantara dilambari dengan kehadiran negara-negara kecil yang mewujud dalam local states yang menyebar di berbagai kepulauan, perlawanan terhadap penguasa masih bersifat lokal.

Nuansa perlawanan yang berciri lokalitas itu terlihat dari perlawanan rakyat yang berkoalisi dengan pesaing politik yang biasanya berasal dari lingkaran kerabat pemegang kekuasaan. Karena elit lokal mengalami ketersingkiran politik sebagai akibat pertarungan kekuasaan, kerabat pemegang kekuasaan ini menyempal dari arus utama kekuasaan membangun koalisi dengan petinggi kekuasaan lainnya bersama rakyat menghimpun kekuatan melawan kekuasaan. 

 

Wajah penentangan rakyat terhadap kekuasaan di masa berdirinya local states ini sebagian besar seperti ini. Cara perlawanan yang demikian ini menyebabkan pondasi kekuasaan tradisional menjadi lemah. Dengan kelemahan inilah Belanda dengan mudah memecah local states ini sehingga tanpa memerlukan perlawanan panjang dalam waktu relatif singkat menguasai dan menghemoni negara-negara tradisional ini.

 

Berbeda dengan masa sebelumnya, ketika bangsa ini di bawah cengkeraman kekuasaan kolonial cara rakyat melawan kekuasaan lebih banyak dipengaruhi gagasan dari elit modern atau kaum intelektual sekular yang muncul saat itu. Oleh karena elit modern yang sejatinya kalangan terpelajar ini mendapat pencerahan pendidikan di negara negara Barat, khususnya Belanda, lewat pengalaman dan perantauan intelektual inilah mereka melawan kekuasaan kolonial. Cara melawan kekuasaan sangat beragam dan bergantung dari wajah kekuasaan yang bekerja saat itu.

 

Oleh karena kekuasaan kolonial sangat represif, diskriminatif, dan segregatif maka kaum intelektual modern yang bekerja sama dengan rakyat melakukan aksi massa, rapat akbar, membuat tulisan kritis yang mengecam jalannya kekuasaan, demonstrasi, mendirikan organisasi atau perhimpunan sebagai media menentang kekuasaan. Bahkan ada pula yang memberontak dengan maksud menghabisi kekuasaan. Namun semua cara yang dipilih ini mengandung risiko, yaitu pemenjaraan, penyiksaan, pengucilan, dan pengasingan ke daerah terpencil. Jika kekuasaan kolonial melakukan tindakan itu untuk membasmi perlawanan rakyat, tetapi sebaliknya hukuman itu malah semakin membubungkan spirit anti kekuasaan yang akhirnya berujung dengan kemerdekaan bangsa.

 

Ketika bangsa ini menyatakan diri sebagai sebuah negara merdeka (Republik) relasi antara kekuasaan negara dan rakyat tidak lagi memola kekuasaan kolonial, tetapi jutsru memberi ruang terhadap eksperimen demokrasi. Dengan mengibarkan semangat demokrasi liberal yang ditandai dengan adanya pers bebas, berdiri Parpol beragam aliran, kebebasan menyatakan pendapat dan berekpresi, rakyat dengan tanpa ada rasa takut terlibat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. 

Meskipun Pemilu pertama digelar di tahun 1955 tetapi tidak ada moncong senjata menyentuh kehidupan berbangsa. Di masa ini suasana demokratis dirasakan sampai ke pedesaan. Ternyata masa rakyat mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di masa ini relatif singkat karena republik ini mengalami historical disruption dengan dibelakukannya pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang lebih mengedepankan unjuk kuasa ketimbang menyemaikan benih demokrasi. Di masa ini rakyat diberi kebebasan berdemo dan memobilisasi massa, tetapi hanya untuk menyokong kekuasaan yang otoriter.

Sewaktu kekuasaan Orde Baru muncul di awal masa formasinya, rakyat diberi kebebasan berorganisasi dan berserikat, tetapi perlahan-lahan ketika Orde Baru mengonsolidasikan diri untuk menghemoni kekuasaan peran rakyat diberangus, demokrasi dicampakkan, dan kebebasan berorganisasi dikebiri. Militer menjadi instrumen kekuasaan yang tanpa reserved membela kepentingan kekuasaan. Penguasa Orde Baru menjadi aktor utama dalam melayarkan kekuasaan. Di masa ini negara sangat kuat dan kedudukan rakyat sangat lemah. Rakyat hanya dianggap sebagai kumpulan statistik yang tak memberi konstribusi apapun. Akibatnya tidak ada perlawanan rakyat melawan pemerintah. 

 

Rakyat melawan keangkeran Orde Baru sewaktu rezim ini mulai ringkih sebagai akibat pemencaran kekuasaan yang tidak lagi dapat dimonopoli oleh penguasa ketika itu. Pusat-pusat kekuasaan baru mulai bertumbuhan seturut dengan melemahnya sosok sang pemilik kekuasaan. Situasi ini diperburuk dengan krisis ekonomi sehingga makin membuka peluang rakyat yang bekerja sama dengan pusat-pusat kekuasaan baru itu melawan negara. Kerjasama rakyat dan aktor-aktor kekuasaan baru inilah ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang menyapu bangsa ini mempercepat kejatuhan rezim OrdeBaru.

 

Sejak jatuhnya kekuasaan Orde Baru semakin hari-hari perlawanan rakyat terhadap kekuasaan semakin menggejala di berbagai tempat. Rakyat semakin kritis menentang kebijakan negara. Makin kritisnya rakyat melawan pemerintah tidak lain lantaran yang terakhir ini makin hari kebijakan politiknya tidak memperlihatkan tanda-tanda pro rakyat. Demikian pula yang kita saksikan hari-hari ini menjelang akhir bulan Maret ini di berbagai daerah rakyat mengekspresikan perlawanannya terhadap pemerintah karena pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April mendatang. 

 

Sejak pemerintah mengumandangkan kenaikan harga BBM rakyat melakukan protes dan demonstrasi dengan cara mengejek pemimpin nomor satu di negeri ini di dalam berbagai kesempatan seperti di jejaring sosial dunia maya, media massa, dan media elektronik. Sejalan dengan itu perlawanan rakyat dengan terang-terangkan menghimbau masyarakat luas agar menolak kenaikan harga BBM. Rakyat dan mahasiswa bergandengan tangan menyandera mobil mobil tangki bermuatan bahan bakar minyak dan merusak mobil dinas milik pemerintah. Bahkan untuk mempertegas perlawanan terhadap pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak, berbagai organisasi masyarakat sipil bersatu memobilisasi puluhan ribu massa untuk melawan kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan menyengsarakan ratusan juta orang.

 

Menyimak perlawanan rakyat yang berlangsung hari hari ini melalui isu kenaikan bahan bakar minyak pastilah tidak akan berhenti setelah April mendatang. Tanda-tanda menaiknya eskalasi demo dan aksi massa sebagai cara melawan pemerintah lewat berbagai isu semisal  buruh dan tanah semakin hari semakin meluas dan massif. Jika dibandingkan dengan tulisan awal yang menggambarkan perlawanan rakyat bersekutu dengan elit yang tersingkirkan hanya bersifat  lokal sehingga mudah dipadamkan, tetapi perlawanan rakyat atas pemerintahan saat ini, terutama yang terkait dengan isu buruh, tanah, dan terakhir bahan bakar minyak sekalipun bersifat lokal tetapi sangat erat terkait dengan pergesekan elit politik di aras nasional. 

 

Lebih-lebih lagi jika dihubungkan dengan suksesi kepemimpinan nasional yang akan berlangsung tahun 2004 aksi-aksi massa dan demonstrasi yang melawan pemerintah akan semakin meninggi. Sementara itu  siapa aktor politik yang dekat dengan aksi massa dan demonstrasi ini sampai sekarang masih menjadi desas desus atau rumor karena wajah sebenarnya belum menampak secara jelas. Namun begitu perlawanan rakyat terhadap pemerintah tentu tidak bisa diselesaikan melalui kekerasan dan tidak pula dianggap sesuatu yang artifisial karena perlawanan rakyat yang tidak diselesaikan dengan baik akan menjadi bola salju yang menggelinding kuat yang dapat berujung dengan kejatuhan kekuasaan.