|
WASPADA ONLINE
 JAKARTA - Sejumlah mantan aktivis 1998 membentuk posko menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Selain itu, mereka juga menyiapkan 200 pengacara untuk memberi bantuan hukum bagi mahasiswa-mahasiwa yang direpresif aparat saat menggelar demontrasi menolak kenaikan harga BBM.
"Kami mendukung gerakan mahasiswa dan rakyat yang bergerak menolak kenaikan BBM," kata koordinator posko, Roy Simanjutak, dalam siaran pers Tim Advokasi Mahasiswa dan Rakyat, tadi malam.
Posko anti-BBM naik itu terletak di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Para aktivis yang berada di balik pembentukan posko tersebut antara lain Bambang Sri Pujo Sukarno Saksi, Nurani, Dyah Wahyu, Adian Napitupulu, Firman Tendry Masengi, dan Gigih Guntoro.
Selain memberi bantuan hukum, posko Anti-BBM naik itu juga menyiapkan puluhan dokter muda. Menurut Roy, mereka bersama-sama bekerja sama di bawah koordinasi para bekas aktivis 1998 dan Posko Ratna Sarumpaet Crisis Center.
"Kami menyerukan kepada mantan aktivis mahasiswa '98 untuk segera menghimpun dan mendaftarkan diri sebagai relawan," tegas Roy.
Di tempat yang sama, Ratna Sarumpaet mengatakan di posko ini selain diisi dengan sejumlah aksi menolak kenaikan BBM, juga akan diisi dengan diskusi-diskusi. Dia membuka bagi siapapun yang berniat memberi kontribusi demi menolak kebijakan yang akan berlaku per 1 April mendatang.
"Saya buat posko ini untuk bisa membawa air, nasi bungkus ke lapangan. Kita akan demo sampai tanggal 3. Selain demonstrasi, ada kegiatan-kegiatan seperti diskusi di sini," kata Ratna.
Berkaitan dengan hal ini, Koordinator LSM Kontras, Haris Azhar menilai eskalasi aksi demontrasi penolakan kenaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama bulan Maret ini cukup tinggi. Sayangnya eskalasi demo ini bertendensi kekerasan oleh aparat terhadap para demonstran. Hal ini tentunya harus diwaspadai.
Kata dia, kenaikan BBM itu harus dihadapi secara cerdas dan sehat. Begitu juga dengan pemerintah tak boleh melakukan tindakan represif terhadap para demonstran.
"Menanggapi maraknya demontrasi yang bertendensi kekerasan ini harus diwaspadai. Bulan Maret saja ada 80 demo, dan 29 itu rusuh dan kekerasan fisik. Kenaikan BBM harusnya direspons dengan cerdas dan sehat, seharusnya tidak perlu direspons dengan kekerasan," ujar Haris saat jumpa pres di kantornya, Menteng Jakarta Pusat, tadi malam.
Bahkan kata dia, yang lebih aneh lagi dengan kebijakan pemerintah yang melibatkan dan menyiagakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menangani para demonstran. Pemerintah seharusnya melakukan pendekatan yang halus. Bukan lantas menggunankan pendekatan ancaman keamanan.
"Pendekatan ini adalah pendekatan sekuritisasi (ancaman keamanan). Curangnya pemerintah ini adalah melihat ini adalah ancaman sehingga dilibatkan TNI," kata dia. Editor:SASTROY BANGUN
(dat17/Okz/media/wol)
|
Comments