|
||||
| Korupsi ancam pengambilalihan Inalum |
| Warta |
|
INDRA WIDYASTUTI WASPADA ONLINE  MEDAN – Pemerintah sudah bertekad akan mengambilalih pengelolaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) pada 2013 mendatang. Namun, harus ada pengawasan yang jelas karena budaya korupsi di Tanah Air dikhawatirkan akan mengancam pengelolaan aset negara tersebut.Anggota DPRD Sumut, Hidayatullah mengatakan, budaya korupsi di Indonesia dapat memberi peluang masuknya pihak asing. Sehingga dikhawatirkan, pengelolaan Inalum hanya akan memberi keuntungan pada segelintir orang, bukan masyarakat. “Faktanya kan, pemerintahan kita budaya korupsinya masih ada. Jadi, dalam pengambilalihan ini, titik krusialnya ketika Pemprov dan Pemkab yang 10 itu tidak punya dana, sehingga bisa masuk pihak ketiga yang justru menjadi perpanjangan tangan pihak asing,” katanya hari ini. Politisi dari Fraksi PKS ini menyebutkan, masuknya pihak asing dalam pengelolaan PT Inalum pasca diambilalih oleh pemerintah nantinya, sangat mungkin terjadi karena masih adanya budaya korup tersebut. Dia mencontohkan, anggota dewan atau kepala daerah, bisa saja dimanfaatkan menjadi perpanjangan tangan asing. “Bisa saja. Untuk jadi anggota dewan keluar duit banyak, menjadi kepala daerah, keluar duit banyak, jadi peluang-peluang seperti ini bisa dimanfaatkan oleh asing yang memahami kondisi kita. Makanya kita harus benar-benar memahami ini,” ungkapnya. Dia menambahkan, pengambilalihan Inalum sejatinya sudah menjadi harga mati. Namun jangan sampai, setelah menjadi milik Indonesia, manfaatnya buat masyarakat, lebih kecil dari annual fee yang selama ini diterima. “Kita maunya kan, mendapat hasil yang lebih besar dengan pengambil alihan ini. Seharusnya memang itu memberikan kesejahteraan lebih besar karena keuntungan yang selama ini dinikmati oleh Jepang, akan kita nikmati. Cuma terbentur budaya korup tadi untuk kepentingan kelompok dan kepentingan dia sendiri,” bebernya. Hidayat menerangkan,, DPRD Sumut sendiri, sudah sepakat Inalum harus diambil alih dengan melibatkan 10 kabupaten kota di Kawasan Danau Toba dengan golden share. “Yang berbahaya itu tadi, masuknya swasta lalu mempengaruhi pemegang kebijakan, yang kita tidak tahu di belakangnya siapa,” tegasnya. Oleh karena itu, lanjutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, harus benar-benar diawasi. Sementara itu, Ketua Otoritas Asahan Edward Sirait mengatakan masih menunggu keputusan pemerintah mengenai status Inalum. Saat ini, tegasnya, Otoritas Asahan fokus menjaga kinerja perusahaan produsen alumunium satu-satunya di Indonesia tersebut. Edward memaparkan Inalum memproduksi sekitar 250.000 ton alumunium per tahun, 150.000 ton diekspor ke Jepang dan 100.000 ton sisanya dipasarkan di dalam negeri. Sebelumnya, Direktur Industri Material Dasar Logam Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan pengalihan hasil produksi Inalum untuk pasar domestik bisa menghilangkan ketergantungan industri atas alumunium impor. Dia memaparkan industri berbasis alumunium domestik terpaksa mengimpor sekitar 200.000 ton alumunium setiap tahun. Kondisi tersebut, ungkapnya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi sekitar 150 pabrik pengolah alumunium menjadi bahan setengah jadi seperti alumunium rod dan seed atau produk jadi seperti kabel, kemasan, perlengkapan logam hingga otomotif. “Jadi kalau memang produksi Inalum [setelah diambil alih pemerintah] 100% untuk dalam negeri, semua pasti terserap,” kata Putu. (dat06/wol) WARTA KARTUN |
Comments