|
||||
| Ketua KPK: Besok kasus besar dibongkar |
| Warta |
|
GLORIA SAMANTHA WASPADA ONLINE  JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku akan mengumumkan tersangka baru dalam salah satu kasus dugaan suap yang sedang digarapnya. "Besok kami jumpa pers, pokoknya banyak hal," kata Abraham Samad, Ketua KPK, di Istana Kepresidenan, hari ini. Abraham menolak merinci kasus apa yang akan diperbincangkan. Tetapi dirinya berjanji bahwa ada yang menarik dalam pengungkapan besok. Disebutkan kemungkinan terkait dengan kasus Wisma Atlet, cek pelawat atau Hambalang, Abraham berkata, "Iya, besok-besok."
  Sebelumnya, Abraham mengatakan akan menjadikan sejumlah nama yang telah disebutkan oleh Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai tersangka baru. "Jadi orang-orang yang teridentifikasi sebagai tersangka itu akan kami jadikan tersangka pada waktunya," ujar Abraham di KPK. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa tingkat korupsi di Indonesia meningkat selama kepemimpinannya merupakan penilaian yang keliru. Menurut dia, sebagian besar tindak pidana korupsi merupakan peninggalan masa lalu. "Dari segi jumlah tidak boleh dikatakan korupsi yang meningkat, tetapi penindakannya kena pada era kita," katanya. Pemeriksaaan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah diharapkannya terus dilanjutkan meski masih terganjal izin dari presiden. Bagi SBY, pemberitahuan sudah cukup asal tak mengganggu fungsi pemerintahan. "Dulu pernah ada walikota dan wakil walikota ditahan sekaligus. Kalau kami diberi tahu, gubernur bisa mengangkat caretaker-nya. Kalau yang diciduk gubernurnya, saya bisa angkat siapa caretaker-nya," ujar Presiden. Namun aparat penegak hukum juga harus harus memperhatikan situasi. "Kalau tiba-tiba walikota atau wakil walikota sedang proses APBD atau menangani bencana diciduk dua-duanya, itu repot," ujar Presiden. SBY menegaskan setiap surat permohonan izin pemeriksaan tentu akan diberikan selama tak ada kesalahan teknis. Walau begitu, Presiden mengakui banyak surat yang mungkin tidak sampai ke mejanya. Bisa saja surat ini "nyangkut" entah di mana dan tidak sampai. "Andai kata tidak sampai ke tangan saya pun, dua bulan untuk pejabat daerah sudah diperiksa. Untuk parlemen satu bulan sudah diperiksa. Jadi tidak ada alasan sebetulnya," ujar dia. (dat03/tempo)
|
Comments