|
INDRA WIDYASTUTI
WASPADA ONLINE
 MEDAN - Konversi tanaman pangan, terutama padi, harus diwaspadai, bahkan dicegah. Hal ini sebagai upaya menjaga kesinambungan ketahanan pangan di Tanah Air.
“Kita semua harus menjaga konversi dari sawah ke non sawah, ini harus dicermati, diwaspadai dan dicegah,” kata Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian, Undoro Kasih Anggoro usai membuka peresmian PT Agro Tani Marisi di Medan.
Dia menyebutkan, secara nasional sudah disepakati angka konversi lahan setiap tahunnya mencapai 100 ribu hektar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya, termasuk menjadi perkebunan kelapa
sawit.
"Artinya, pencetakan sawahnya juga harus lebih besar lagi dari 100 ribu. Akan tetapi, meski ini, bisa dicetak, namun tidak langsung berproduksi. Sehingga, dampaknya tidak dapat langsung dirasakan," ungkapnya.
Sumut sendiri, selama ini posisinya dalam kontribusi nasional berada diurutan kelima. Menurutnya, hal ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. "Karena pulau Jawa yang selama ini kontribusinya ke nasional 60 persen, kini tinggal 55 persen. Jadi Sumutt jangan sampai menurun, kalau bisa meningkat," ujarnya.
“Sawit penting, tapi tanaman pangan lebih penting. Kita punya uang, tapi kalau berasnya tidak ada, bagaimana. Apa yang mau dibeli. Apa sawit bisa langsung dimakan," imbuhnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, pengalihan dari sawah produktif ke tanaman non pangan ini harus dicegah. Manfaat yang paling konkrit, karena sawit tidak bisa langsung dimakan. "Sawit penting, tapi makan lebih penting, beras lebih penting," tegasnya.
Menurutnya, Indonesia masih harus memperbaiki dan penataan penanganan pangan, meski tidak akan kekurangan pangan. “Indonesia tidak akan kurang pangan. Namun manajemennya yang harus diperbaharui dan disepakati berbagai pihak,” katanya.
Hal ini juga termasuk agar Indonesia surplus 10 juta ton beras pada 2014 mendatang bisa tercapai. Karena jika surplus 10 juta ton beras, berarti kebutuhan empat bulan kedepan akan aman. Bahkan bisa lebih. Setelah itu, harus terdistruibusi merata ke seluruh Indonesia.
“Sekarang semua masih ada masalah. Sekarang ketersediaan ada, tetapi pemerintah harus 10 juta ton, cadangan pangannya belum begitu. Padahal cadangan pangan kita lebih dari itu. Jadi ketersediaan dipemerintah ditingkatkan,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten Ekonomi Pembangunan Pemprov Sumut, Djaili Azwar menyebutkan, penolakan masyarakat di Simalungun, terhadap PTPN 4 agar tidak dilakukan konversi lahan teh menjadi kelapa sawit, dampak kedepannya harus tetap diperhatikan.
”Namun yang terpenting, dilihat dampak kedepan. Di bawahnya, lumbung sawah padi. Harus ada kajian khusus tersendiri dan melibatkan masyarakat,”katanya.
Dia menambahkan, pihaknya mengingin lahan pertanian di Sumut jangan sampai terganggu termasuk hasilnya. ”Maka itu, harus didukung keberadaannya,” pungkasnya.
Editor: PRAWIRA SETIABUDI
(dat03/Wol)
|
Comments