|
||||
| Pemerintah harus cepat atasi Mesuji |
| Warta |
|
WASPADA ONLINE
  Ia mengakui, keterangan yang disampaikan terkait peristiwa Mesuji memang masih kontroversi, sebab ada yang menyebutkan sampai menyebabkan 30 orang meninggal dan ada yang tidak, karena itu harus menunggu hasil penyelidikan. Namun, kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu, koordinasi harus dilakukan secara cepat untuk mencegah korban bertambah, terutama koordinasi dengan aparat penegak hukum, polisi, TNI, sampai pimpinan daerah setempat. Ditanya apakah pemerintah lamban, ia enggan menjawab, seraya menjelaskan saat ini sebaiknya menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan, baik oleh tim pemerintah, DPR, maupun Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia. "Sebab, segala sesuatu harus jelas, bukti-buktinya, supaya menjadi acuan. Kalau ada yang melanggar hukum harus tegas ditindak, siapapun, dan masyarakat yang menjadi korban harus betul-betul dibantu," katanya. Ia menegaskan, siapapun yang melanggar hukum, melakukan pembunuhan, kekerasan, harus bertanggung jawab, karena itu harus menunggu hasil penyelidikan tim terkait kasus Mesuji, baik di Lampung maupun Sumatera Selatan. Ditanya pengalamannya mengatasi konflik, JK mengatakan, koordinasi harus dilakukan secara cepat dengan berbagai pihak terkait, seperti penegak hukum, kepolisian, TNI, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat. "Itu dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya korban, namun kalau sudah terjadi ya harus cepat diteliti dan diselidiki untuk memastikan siapapun yang melanggar hukum ditindak dan masyarakat yang menjadi korban dibantu," katanya. Sementara itu, DPR telah melakukan peninjauan lapangan ke Register 45 di Kabupaten Mesuji, Lampung, pada 17-18 Desember lalu dan berencana meninjau juga lokasi di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan. (dat03/antara)
|
SEMARANG - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah harus cepat menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Mesuji Lampung maupun Sumatera Selatan.
Comments