|
||||
| Kasus Mesuji, Presiden SBY harus tanggung jawab! |
| Warta |
|
PERMANA   Kepada Waspada Online, purnawirawan jenderal bintang dua itu mengatakan, masalah utamanya adalah adanya konflik tanah antara rakyat dan pengusaha berduit yang kemudian di-backup aparat yang resmi dan menimbulkan pelanggaran HAM," katanya. Politisi PDIP ini juga mengatakan, konflik agraria yang masih terus berlangsung itu akan menambah banyak persoalan yang terus menghantui masyarakat. Misalnya, sebut TB Hasanuddin, pengangguran dan kemiskinan meningkat akibat masyarakat tidak punya lahan garapan setelah tanahnya dirampas perusahaan perkebunan. "Untuk itu, Presiden SBY harus bertanggungjawab!" katanya dengan tegas. Terkait konflik agraria di Mesuji, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) membeberkan penyebab insiden pembantaian petani di Kabupaten Mesuji, Lampung, dan Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Kemuring Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Menurut Kepala Departemen Advokasi Walhi Mukri Friatna, pembunuhan warga dipicu sengketa tanah dengan penguasaha perkebunan kelapa sawit sejatinya tidak hanya terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung dan OKI, Sumsel, melainkan di beberapa daerah lain dalam kurun waktu berbeda. Kendati, begitu, motifnya nyaris sama. Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah harus cepat menyelesaikan kasus ini. "Penyelesaian konflik harus dilakukan cepat agar tidak menambah korban," katanya. Ia mengakui, keterangan yang disampaikan terkait peristiwa Mesuji memang masih kontroversial, sebab ada yang menyebutkan sampai menyebabkan 30 orang meninggal dan ada yang tidak, karena itu harus menunggu hasil penyelidikan. Namun, katanya, koordinasi harus dilakukan secara cepat untuk mencegah korban bertambah, terutama koordinasi dengan aparat penegak hukum, polisi, TNI, sampai pimpinan daerah setempat. Ditanya apakah pemerintah lamban, ia enggan menjawab, seraya menjelaskan saat ini sebaiknya menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan, baik oleh tim pemerintah, DPR, maupun Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia. "Sebab, segala sesuatu harus jelas, bukti-buktinya, supaya menjadi acuan. Kalau ada yang melanggar hukum harus tegas ditindak, siapapun, dan masyarakat yang menjadi korban harus betul-betul dibantu," katanya. Ia menegaskan, siapapun yang melanggar hukum, melakukan pembunuhan, kekerasan, harus bertanggungjawab, karena itu harus menunggu hasil penyelidikan tim terkait kasus Mesuji, baik di Lampung maupun Sumatera Selatan. Ditanya pengalamannya mengatasi konflik, JK mengatakan, koordinasi harus dilakukan secara cepat dengan berbagai pihak terkait, seperti penegak hukum, kepolisian, TNI, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat. "Itu dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya korban, namun kalau sudah terjadi ya harus cepat diteliti dan diselidiki untuk memastikan siapapun yang melanggar hukum ditindak dan masyarakat yang menjadi korban dibantu," katanya. (dat03/antara/antara)
|
JAKARTA - Perdebatan mengenai keabsahan video yang diduga merupakan aksi pembantaian petani di Mesuji Lampung dan Mesuji Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menunjukan bahwa pemerintah tidak cermat dalam menyelesaikan permasalahan di tingkatan masyarakat. Bahkan, jika perdebatan itu dibiarkan berlarut, maka substansi permasalahan akan kabur.
Comments