|
||||
| Sumut dukung BUMN ambil Inalum |
| Warta |
|
RIDIN Koordinator Liputan WASPADA ONLINE DPRD Sumut menilai bahwa rekomendasi dari Pansus PT Inalum DPRD Sumut telah disahuti oleh DPR-RI dan DPR-RI dan saat ini sedang mempersiapkan dana di APBN untuk pengambilalihan PT Inalum tersebut kembali ke Indonesia. "Dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi maupun kabupaten/kota yang terlibat dengan PLTA Asahan harus dilibatkan juga dalam pengelolaan PT Inalum serta melibatkan perusahaan-perusahaan anak negeri, bukan perusahaan asing," ujar Wakil Ketua DPRD Sumut Muhammad Afan malam ini. Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Sumut ini, dalam pengelolaan PT Inalum nantinya harus jelas bagian apa yang mau diambil dan dikelola dari perusahaan tersebut. "Kalau Provinsi Sumatera Utara mau mengambil listrik dari PT Inalum, maka tidak diragukan lagi listrik yang akan dihasilkan PLTA Asahan dan Sumut akan aman dari persoalan kelistrikan," ujar Afan. Bahkan, sebut Sekretaris DPD PDI-Perjuang Sumut ini, setelah dilakukan penyesuaian, listrik di Sumatera Utara bisa menjadi listrik yang termurah dan ini yang harus dilakukan oleh pihak PLN. Alternatif keduanya, kata Afan, tidak hanya mengambil listrik saja, tapi manajemen pengelolaan PT Inalum juga bisa diambil oleh Indonesia. "Tapi apakah kita memiliki kekuatan yang siap untuk mengelola manajemen PT Inalum tersebut, karena bicara alumunium adalah bisnis besar," kata Afan. Namun ungkap Muhammad Afan, dua hal ini bisa dicoba dan wacana ini harus disampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berdampak langsung terhadap PT Inalum. Sebelumnya terkait keputusan pemerintah pusat untuk mengambil alaih PT Inalum tersebut Kabid Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Hasmirzal Lubis mengatakan, bahwa Pemprov dan kabupaten/kota di Sumut merasa bergembira atas keputusan pemerintah pusat untuk mengambil alih Inalum yang berada di Kabupaten Batu Bara tersebut. Selain pemberian saham secara cuma-cuma (glden share), Pemprov Sumut juga berkeingin agar Inalum yang masih dikuasai konsorsium perusahaan Jepang Nippon Asahan Aluminium (NAA) itu dapat menjadi pusat pengolahan aluminium. Hal itu disebabkan keberadaan produksi aluminium dari Inalum selama ini hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah dan diolah pihak luar negeri. “Setelah itu, baru masuk lagi ke Indonesia sebagai barang jadi,” katanya. Disebabkan mengharapkan manfaat yang lebih besar dan dapat membuka peluang kerja, Pemprov Sumut mengharapkan pola itu diubah dengan menjadikan Inalum sebagai kluster pengolahan aluminium. Namun pihaknya belum mengetahui kemungkinan terealisasinya harapan tersebut karena harus memperhatikan berbagai persyaratan, khususnya dalam penyediaan energi. Dari pengalaman selama ini, proses industri di Sumut selalu mengalami kendala energi. “Pasokan gas kurang, listrik juga sering defisit, bagaimana mau mengembangkan industri,” katanya. Dari penelitian yang dilakukan dari aspek pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,8 persen dan penambahan penduduk yang mencapai 1,9 persen per tahun, pihaknya memperkirakan keharusan adanya penambahan daya listrik yang mencapai ratusan MW setiap tahunnya. “Mungkin, kebutuhan penambahannya mencapai 681 MW setiap tahun,” katanya Editor: PRAWIRA SETIABUDI (dat16/wol) |
Comments