Monday, 07 November 2011 15:36    PDF Print E-mail
Bakar sampah sembarangan ditindak
Warta
WASPADA ONLINE

MEDAN – Bagi warga Sumatera Utara (Sumut) yang kerap membakar sampah sembarangan, sebaiknya tidak lagi melakukannya. Pasalnya, Pemprov Sumut sedang menggodok larangan membakar sampah di ruang terbuka.

Larangan tersebut tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, kepada DPRD Sumut beberapa waktu lalu. Menurut Gatot, sebagai langkah pencegahan pencemaran udara ambien, setiap orang atau badan harus dilarang membakar sampah di ruang terbuka.

Udara ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan memengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. “Jadi membakar sampah di ruang terbuka yang menyebabkan pencemaran udara tidak dibenarkan. Sebab, jika terjadi dalam jangka waktu yang panjang, akan memengaruhi kualitas udara dan bahkan menyebabkan kematian,” kata Gatot.

Selain itu,kata Gatot,untuk memastikan tingkat pencemaran udara di Sumut, Pemprov Sumut melalui dinas terkait akan melakukan inventarisasi atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemaran, kondisi meteorologis, geografis, dan tata guna tanah. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pengendalian Pencemaran Udara, Muhammad Nasir menegaskan, larangan membakar sampah sembarangan memang ada di dalam draf yang diajukan Pemprov Sumut.

Namun,menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir soal larangan tersebut. “Sebab, akan dilihat juga sebesar apa pembakaran yang dilakukan. Kalau bakar sampah rumah tangga,mungkin tidak akan ada masalah,” katanya. Dia menuturkan, ranperda yang sedang digodok itu juga memuat harapan setiap pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membangun tempat pembuangan sementara (TPS),tempat pembuangan akhir (TPA), atau pengelolaan sampah terpadu. Sebab, UU Persampahan No 18/2008 sudah mengatur hal itu.

Harapannya, sampah tidak lagi dibakar, tapi dikelola supaya tidak menimbulkan pencemaran. “Penekanannya memang daerah harus punya tempat pengelolaan untuk sampah-sampah dari warga mereka.Sebab, harus diakui asap sampah memang mengganggu pernafasan. Begitu pun, untuk aturan pembakaran sampah ini akan kami bahas secara detail supaya aturan yang ada benar-benar bermanfaat,”paparnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, saat ini ranperda tersebut sudah dalam tahap penggodokan. Pada prinsipnya seluruh fraksi di DPRD Sumut sepakat dan sudah memberikan masukan untuk perbaikan draf ranperda. Misalnya saja mengenai pencemaran dari emisi kendaraan bermotor dan industri. “Emisi dari kendaraan bermotor yang tumbuh tinggi jadi perhatian Dewan. Begitu juga dampak lingkungan yang disebabkan industri,” bebernya.

Ketua Fraksi Partai Golkar Hardi Mulyono sebelumnya mengatakan, pihaknya memberi perhatian khusus terhadap masalah emisi kendaraan. Sebab,menurut mereka,40% pencemaran udara disumbangkan dari perusahaan, 50% berasal dari asap kendaraan bermotor, dan 10% dari limbah rumah tangga.Tahun ini, jumlah kendaraan penyumbang pencemaran udara diprediksi sebanyak 10.841.628 unit.

“Jika persoalan ini dibiarkan tanpa adanya aturan,maka masyarakat akan merasakan dampak udara kotor yang pada akhirnya menyebabkan penyakit. Kami berharap, ranperda itu bisa dibahas semaksimal mungkin dan dijalankan dengan benar oleh pemerintah,” pungkasnya.

Editor: PRAWIRA SETIABUDI
(dat06/antara)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment