|
||||
| Pemprov DKI tak serius tanggani kemacetan |
| Warta |
|
WASPADA ONLINE JAKARTA - Penanganan persoalan kemacetan serta penataan transportasi di DKI Jakarta dinilai masih kurang serius. Baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, maupun oleh pemerintah pusat. Sejak dicanangkan pada September tahun lalu, instruksi wakil presiden mengenai 17 langkah penanganan kemacetan di ibukota belum juga mengalami kemajuan alias dicuekin. Hal tersebut dinyatakan anggota harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Menurutnya, belum ada satu pun instansi pemerintah yang menjalankan 17 langkah tersebut. Tulus yang juga anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) ini mengaku pesimistis, masalah kemacetan dan penataan transportasi di ibukota akan tertangani dengan tepat sasaran. “Kemacetan tetap terjadi, bahkan makin parah tanpa adanya perbaikan yang berarti,” katanya. Pemerintah pusat dia nilai tidak punya langkah konkrit, menghadapi buruknya manajemen sistem transportasi. Faktor pembiaran tersebut mengindikasikan pembiaran yang dilakukan untuk kepentingan industri otomotif. “Saya curiga, ada kekuatan lobi industri otomotif untuk tidak menjalankan kebijakan mengatasi transportasi dan kemacetan di Jakarta. Kalau dijalankan, yang mengalami kerugian ya industri otomotif,” jelasnya. Hal senada dinyatakan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak. Menurutnya, memetakan permasalahan Jakarta bukan hanya dilihat dari sistemnya. Tapi harus dari pemimpinnya juga. Sebab, berjalannya sistem tergantung pada kepemimpinan. “Kita butuh pemimpin yang berani dan tegas,” kata Johnny. Selain itu, pemerintah pusat juga harus berperan. Seperti zaman kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin yang selalu mendapat dukungan Presiden Soekarno membenahi Jakarta. “Antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah jangan berjalan sendiri-sendiri,” cetus Johnny. Editor: FAZARIS TANTI (dat14/rmol) |
Comments