|
||||
| Amir Syamsuddin amankan PD? |
| Warta |
WASPADA ONLINE JAKARTA - Pemilihan Amir Syamsuddin sebagai calon Menteri Hukum dan HAM diduga kuat sebagai upaya untuk mengamankan kasus-kasus, khususnya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kader Partai Demokrat. Belum lagi, pemilihan Denny Indrayana sebagai wakil Menkum dan HAM semakin menguatkan dugaan adanya misi khusus dalam mengawal sejumlah kasus yang melibatkan partai berlambang mercy tersebut. "Waspadai, penempatan ini untuk mengamankan Partai Demokrat. Terlebih dalam kepemimpinan Anas ini menyimpan banyak masalah, jelas mereka memiliki misi khusus," kata Analis Hukum, Johnson Pandjaitan, malam ini. Masuknya Amir Syamsuddin ke tubuh Kemenkumham, kata Johnson, takkan memberikan pengaruh banyak dalam hal kinerja. "Amir Syamsuddin tidak bisa diharapkan untuk melakukan percepatan. Persoalannya dia bukan orang yang berasal dari dalam. Sementara ini kan jaringan seperti kasus di LP-LP itu berjamaah. Kalau diharapkan dia melakukan percepatan-percepatan saya anggap berlebihan," cecar Johnson. Johnson melihat, duet Amir dan Denny Indrayana takkan mampu bekerja maksimal dalam sisa kurun waktu jabatan Presiden SBY. "Wakil menteri itu sengaja diplot oleh presiden untuk menjalankan misi khusus, selain itu posisi wakil menteri ini juga terbilang boros dari sisi anggaran," ujar Johnson. Sementara itu, Ketua Komisi III DPR asal Partai Demokrat, Benny K Harman mendukung terpilihnya Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD), Amir Syamsuddin menjadi Menteri Hukum dan HAM menggantikan politisi PAN Patrialis Akbar. Menurut Benny, dia juga akan menyambut baik apabila suatu saat Amir rapat di Komisi III DPR. "Kita dukung saja lah," ujar Benny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, tadi siang. Sebelumnya, Sekretaris Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin telah melakukan jumpa press di Istana Presiden sebagai calon Menkumham pengganti Patrialis Akbar. "Saya harus lakukan tes kesehatan besok. Saya diprediksi menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia," ujar Amir dalam jumpa pers di Kantor Presiden, tadi sore. Editor: FAZARIS TANTI (dat15/okezone) |
Comments