|
||||
| Fungsi wakil menteri dipertanyakan |
| Warta |
WASPADA ONLINE JAKARTA - Pengangkatan wakil menteri terkesan tidak atas permintaan atau keinginan menteri yang terkait. Respon presiden atas ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintahan tidak terlalu pas. Keinginan rakyat agar kabinetnya lebih ramping supaya lebih efisien, dijawab dengan menambah jabatan wakil-wakil menteri. "Anehnya pengangkatan ini banyak yang tidak diketahui menterinya. Seorang menteri ketika saya tanya apakah pengangkatan wakilnya itu atas permintaannya, mengatakan bahwa diapun tidak dilibatkan dalam pengangkatan itu," ujar anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, pagi ini. Hal tersebut memberi kesan bahwa pengangkatan wakil menteri lebih atas keinginan SBY dan bukan atas permintaan menteri yang bersangkutan. Sebenarnya, kalau presiden merasa bahwa suatu kementerian kurang baik kinerjanya, langkah lebih tepat adalah mengganti menterinya, dan bukan dengan menambah jabatan wakil menteri. "Sebab apabila menterinya tidak sejalan dengan wakilnya, tidak memfungsikannya dengan benar, bisa-bisa akan menimbulkan dualisme yang membuat kementerian tersebut malah semakin lebih buruk kinerjanya," jelasnya. Petinggi Partai Gerindra ini menegaskan, wakil menteri bukanlah pembantu presiden sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Sehingga menimbulkan tanda tanya betulkah pengangkatan wakil menteri akan lebih meningkatkan kinerja Kementerian yang ditempatinya atau sebaliknya. Sebab bukan tidak mungkin malah menimbulkan dualisme dengan menterinya. "Begitu juga kalau menteri bertanggungjawab pada presiden, lalu wakil menteri ini bertanggung jawab pada siapa? Kalau wakil menteri ini bertanggung jawab kepada menteri, kenapa menteri tidak tahu menahu dan tidak dilibatkan dalam pengangkatan wakil menteri ini sebagai pembantunya?" tandasnya. Editor: FAZARIS TANTI (dat14/rmol) |
Comments