|
||||
| Masyarakat Tobasa bisa tuntut Inalum |
| Warta |
|
WASPADA ONLINE MEDAN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI tidak hanya janji kepada masyarakat, namun yang dikedepankan harapan, terkait tuntutan masyarakat Toba Samosir (Tobasa) tetang listrik gratis dua mega watt dari PT Inalum sejak tahun 1982 hingga 2011 nilainya sebesar Rp 157 miliar. Tim DPD RI dari Komite IV yang dipimpin Ketua Tim I, Litha Brent, menilai wajar-wajar saja warga kabupaten dan kota sekitar proyek besar itu menuntut proyek kerjasama pemerintah Indonesia dengan Jepang yang sudah lama beroperasi di Sumatera Utara. “Sayangnya saat pertemuan di kantor Gubsu, pihak PT Inalum tidak hadir hanya diutuskan dari Otorita Asahan,” kata Brent, tadi siang. Ketua Tim I DPD RI menilai, dalam kasus tuntutan masyarakat tentang listrik gratis, segera dibentuk tim melibatkan pejabat Pemprov Sumut, DPD RI, PT Inalum dan mewakili masyarakat Tobasa. Tim diketuai Rudolf M. Pardede, anggota DPD RI asal Sumut. Kanapa harus dibentuk tim, katanya, tujuannya diharapkan tidak jauh beda harapan dengan kenyataan. “Kami dari DPR RI merespon kepentingan masyarakat dan pihaknya turun ke daerah-daerah,” ujarnya. Sementara dalam kunjungan ke Tapanuli Tengah (Tapteng), pihaknya menerima 137 kasus. Kasus tersebut atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sejak semester I, 2010. Tim DPD RI mengharapkan kepada bupati baru Tapteng agar temuan tersebut harus benar-banar direspon untuk kepentingan pembangunan masa depan daerah itu. “Hingga saat ini 30 persen temuan kasus itu baru ditindak lanjuti,” kata Nurmawati Dewi Bantilan yang membidangi RAPBN, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, BPK dan pajak. Yang menyedihkan lagi, kebanyakan PNS di Tapteng itu tidak taat pada keputusan hukum maupun atasan mereka. “Hal itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut terkait pembangunan masa depan Tapteng,” ujar anggota DPD RI. Litha berharap, Pemkab Tapteng harus peduli kepada petani dan nelayan daerah itu. Setidaknya ada kemudahan kucuran dana kredit usaha kecil menengah (UKM), bahkan membantu pembelian peralatan nelayan dan pembibitan petani. Editor: SUWANDI (dat06/waspada) |
Comments