|
RANY LISTYAWATI SIS
WASPADA ONLINE
 MEDAN - Setelah kemarin Selasa (26/7) Ketua DPRD Medan, Amiruddin, dikecam para anggotanya karena dinilai tidak mampu memimpin sidang paripurna, hari ini, tudingan itu terulang kembali pada saat ketua dewan dari Partai Demokrat memimpin sidang paripurna dalam pembahasan Peraturan Kode Etik DPRD Medan periode 2009-2004.
Sejumlah anggota DPRD terlibat perdebatan dalam sidang itu, namun Amiruddin terlihat tidak mampu mengendalikan kondisi perdebatan dan menyerahkan kepemimpinan sidang kepada wakilnya, Ikrimah Hamidy. Kondisi ini pun langsung diprotes oleh anggota Fraksi Partai Golkar, CP Nainggolan. “Siapa sebenarnya pimpinan sidang ini, kalau pak Ikrimah Hamidy mengambilalih, harusnya disampaikan secara terbuka, jangan bisik-bisik,” ujar CP.
 
Akibat pergantian pimpinan, CP Nainggolan menilai sidang itu tidak sah dan Ikrimah dituding mencari popularitas dengan mengambilalih kepemimpinan rapat dengan seenaknya. “Kita ingin mempertanyakan terlebih dahulu kenapa ada pengalihan pimpinan sidang. Pimpinan yang lain jangan seenaknya mengambilalih menjadi pimpinan sidang hanya untuk mencari popularitas,” ujar CP dengan suara tegas.
Menanggapi pernyataan CP, Ikrimah langsung membantah dengan menyatakan bahwa Amiruddin telah menyerahkan mandat kepada dirinya untuk memimpin sidang. "Saya tidak mencari popularitas, saya hanya ingin perdebatan ini cepat selesai. Ketua (Amiruddin, red) sudah menyerahkan agar sidang ini saya yang memimpin,” bantah Ikrimah.
Mendengar jawaban tersebut, CP Nainggolan langsung bergegas meninggalkan ruang sidang paripurna. “Saya walk out. Sidang ini sudah tidak jelas siapa pimpinannya,” katanya.
Sementara itu, CP Nainggolan saat dikonfirmasi mengaku kecewa karena sidang tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan tata tertib dewan. “Ada sistem dan aturan bila ada peralihan pergantinan pimpinan sidang, seharusnya diberitahukan dulu keputusan tersebut sehingga semuanya dapat menerima. Bukan dengan bisik-bisik, itu yang membuat kita kecewa,” ujarnya.
CP mengatakan, dengan adanya pengambilalihan pimpinan sidang seperti itu, secara tidak langsung telah menunjukkan satu sikap ketidakmampuan Amiruddin memimpin DPRD Medan. “Inilah kondisi di DPRD Kota Medan, dimana dari sejak awal sistim kepempinan itu tidak ada. Hal seperti ini sudah sering terjadi, sehingga harus ada satu keputusan yang tepat,” tegasnya.
Mengenai pergantian Ketua DPRD Kota Medan, CP Nainggolan mengatakan seluruh keputusan ada pada Partai Demokrat. “Kita tidak mencampuri akan hal itu biarkan partainya (Demokrat, red) menilai. Bagaimana pun inilah kondisi DPRD Kota Medan, akibat ketidak mampuan pimpinan lembaga terhormat ini menjadi bahan tertawaan. Bahkan sudah seperti STM (serikat tolong-menolong) kampungan,” ujar CP Nainggolan. Editor: HARLES SILITONGA(dat02/wol)WARTA KARTUN HARI INI
|
Comments