|
||||
| Pemerintah harus dekati Singapura |
| Warta |
WASPADA ONLINE  JAKARTA - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), AP Batubara meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah Singapura. Upaya ini perlu agar bisa memulangkan tersangka kasus dugaan korupsi yang juga mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Menurut AP, kendati Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura, tapi jika pemerintah bersedia meminta bantuan kepada PM Singapura, maka kemungkinan besar Pemerintah Singapura akan membantu untuk memulangkan tersangka kasus korupsi tersebut. “Jika pemerintah dan jajaran penegak hukum Indonesia serius memulangkan para tersangka kasus korupsi di luar negeri, khususnya Singapura, maka negara yang bersangkutan juga akan membantu memperlancar proses pemulangan para tersangka kejahatan korupsi tersebut,” ujarnya di Jakarta, tadi malam. Sebelumnya, Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspiabri Sumowigeno mengatakan kasus Nazaruddin menyulitkan sikap Singapura. "Setelah Presiden Yudhoyono secara terbuka memerintahkan Polri dan Kemenlu untuk membawa pulang Nazaruddin, adalah menarik menanti sikap Singapura," katanya. Ia mengatakan respon Singapura tak semata karena pertimbangan dalam dimensi legal, tetapi akan sarat kalkulasi politis. Hal ini mengingat kasus itu bukanlah kasus biasa, tetapi kasus yang menyita perhatian publik Indonesia dan berkait langsung dengan posisi politis Presiden Yudhoyono. "Publik nasional perlu maklum bila Singapura tidak akan terburu-buru mengambil sikap definitif," ujarnya. Dikatakannya tahap pertama, segera setelah masuk permintaan resmi baik melalui Polri maupun Kemenlu RI, otoritas hukum dan politik Singapura akan melakukan penelitian lebih jauh atas kasus Nazaruddin ini. Singapura kemungkinan akan mendiamkan saja permintaan Polri dan Kemenlu RI daripada terseret dalam pusaran kasus ini. Ia manmbahkan, Singapura pasti enggan dituduh terlibat dalam upaya politis yang dapat digolongkan sebagai upaya penggulingan suatu pemerintahan di Indonesia atau terlibat menolong menutupi dugaan korupsi yang melibatkan orang pemerintahan. "Ketidakstabilan politik di Indonesia tentunya mengandung resiko amat besar bagi Singapura," katanya. Editor: IMANIURI SILABAN (dat03/antara) |
Comments