AGUS ZULHAMIDI
WASPADA ONLINE

MEDAN – Dugaan suap di Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara (Sumut) terhadap oknum anggota DPRD Sumut, bukan lagi isu baru di Sumut. Namun hingga saat ini, belum ditemukan solusi untuk menguak tabir yang diduga terjadi di Komisi B DPRD Sumut, yang membidangi urusan Bulog.

Bahkan isu yang lebih mengejutkan unsur pimpinan di DPRD Sumut disinyalir turut menerima kucuran dana dari Bulog, yang diambil oleh stafnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Sumut, Budiman Nadapdap menuturkan, PDI-P mendesak aparat hukum untuk mengusut tuntas indikasi suaptersebut, karena hal ini berimbas bagi imej DPRD Sumut. “Aparat hukum bertindak cepat menyikapi hal ini, karena munculnya isu ini sangat meresahkan lingkungan DPRD Sumut,” ujar Budiman kepada Waspada Online, pagi ini.

Budiman juga menghimbau agar Badan Kehormatan Dewan (BKD) di DPRD Sumut tidak hanya diam saja dalam menyikapi informasi ini. “Apalagi menyangkut pimpinan dewan, kita desak BKD juga harus menanggapinya dengan serius, meski informasi ini masih bersifat rumor. Namun secara internal fraksi, PDI-P akan membahas persoalan ini dan menanyai anggota fraksi PDI-P yang duduk di Komisi B,” pungkasnya.

Isu suap meruak, kala paripurna DPRDSU memutuskan untuk meneruskan permohonan pemekaran tiga wilayah di Sumut, yaitu Nias, Tapanuli Utara dan Tapanuli untuk memisahkan diri dari Sumut kepada Mendagri.  Seluruh Anggota Pansus Pemekaran pun membantah isu ini. Meski kalangan LSM mengatakan memiliki bukti atas suap ini.

WARTA KARTUN HARI INI

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com

Submit Comment