|
WASPADA ONLINE  MEDAN - Koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan Provinsi Sumatera Utara periode 2011-2014 terbentuk di Hotel Dharma Deli Medan. Pembentukan tersebut dihadiri langsung Kepala BKKBN Sumut, Noprijal didampingi Kabid IKAP, Datang Sembiring.
Selain itu, hadir sejumlah pakar dari kalangan akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, antara lain Ibnu Hajar Damanik (FIP Unimed), JA Ferdinandus, Heru Santoso (Ketua Departemen Kependudukan FKM USU), Irwan Nasution (Ketua Pusat Studi Kependudukan) IAIN, Linda (aktivis bidang Kespro), Erika Saragih (Ketua PSW USU), Ida Yustina (FKM USU).
Demikian Kepala BKKBN Sumut, Noprijal, mengatakan tadi pagi. Menurutnya, berdirinya Koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan di Sumut itu untuk menjadikan penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, sehingga diperoleh pembangunan dari, oleh, dengan, dan untuk penduduk.
Kata Noprijal, koalisi kependudukan Sumut ini juga untuk menggalang kemitraan baik di dalam dan luar negeri dengan semua unsur baik pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan kependudukan.
Kemudian, melakukan advokasi untuk mengarusutamakan kependudukan dan pembangunan, menjadi lumbung pikir bagi peningkatan kapasitas semua pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan yang berkelanjutan dan selanjutnya menggerakkan, mengaktualisasikan serta menjadi katalisator bagi pembangunan kependudukan yang bisa menjadi wahana independen.
Sementara itu, Datang Sembiring, menyebutkan koalisi ini juga untuk melakukan upaya peningkatan kualitas penduduk dan memperkuat koordinasi serta keterpaduan berbagai kegiatan kependudukan.
Sedangkan peran dan fungsi koalisi kependudukan merupakan badan advokasi atau jejaring yang memiliki peran dan fungsi utama untuk membangun aliansi di antara berbagai pihak dan organisasi yang mempunyai visi misi sama.
Menjadi suatu pusat studi dan informasi serta sarana pertukaran informasi tentang hal yang berhubungan dengan pembangunan kependudukan. Lalu memberikan rekomendasi dan melakukan advokasi untuk memperoleh dukungan kebijakan, alokasi anggaran dan program yang kondusif bagi pembangunan kependudukan serta memberikan dukungan kepada mitra dan calon.
Sementara itu, Kepala Seksi Advokasi dan KIE BKKBN Sumut, Anthony, menyebutkan unsur organisasi koaliasi kependudukan terdiri dari unsur pemerintah, LSM, organisasi profesi swasta, media, tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur lainnya baik secara organisasi maupun perorangan yang mempunyai visi misi serta komitmen yang sama membantu pelaksanaan kegiatan.
Koalisi kependudukan ini juga memiliki kongres yang merupakan kekuasan tertinggi organisasi yang dilakukan sedikitnya 3 tahun sekali. Keputusan dalam kongres berdasarkan musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak
Anthony menambahkan, susunan kepengurusan koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan Provinsi Sumatera Utara periode 2011-2014, yakni Ketua Umum Heri Santoso, Wakil Ketua Linda Trimurni, Sekretaris Umum Wahyu Pratomo, Wakil Sekretaris Datang Sembiring, dan Bendahara Rabiatun Adawiyah dengan dilengkapi sejumlah bidang.
Editor: PRAWIRA SETIABUDI
(dat03/waspada)
|
Comments