|
||||
| PKS: Anggaran gedung baru DPR tak logis |
| Warta |
|
WASPADA ONLINE JAKARTA - Laporan teranyar yang menyebutkan biaya pembangunan gedung baru DPR akan melonjak lebih besar, memancing perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Petinggi partai berlambang sabit kembar tersebut mendesak agar anggaran pembangunan gedung baru DPR dievaluasi. "Kita bisa evaluasi anggarannya, kenapa bisa sampai Rp800 juta. Itu kan seharga rumah sedang, sama dengan renovasi rumah dinas di Kalibata yang pernah dikatakan kemahalan itu," kata ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal di Jakarta, Sabtu (26/3). "Secara logis, sulit diterima akal sehat masyarakat." Mustafa meminta Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sekaligus Ketua DPR, Marzuki Ali, bersikap terbuka dalam pembangunan gedung baru ini. Marzuki, kata dia, harus menjelaskan anggaran itu secara gamblang kepada masyarakat. "Dia harus tampil di depan untuk menjelaskan tidak dilempar-lempar," kata dia. "Institusi ini harus bersifat dingin, dia harus bisa merepresentasikan lembaga secara utuh dan menjadi jubir DPR. Itulah ketua DPR, kalau tidak siap menjadi juru bicara DPR (berarti) tidak siap jadi ketua DPR." Lantas, mengapa PKS sendiri juga menyetujui anggaran sebesar itu? Menurut Mustafa, PKS merupakan partai terakhir yang memberikan persetujuan. "Kalau semua sudah setuju, ya mau bagaimana lagi. Kami yang terakhir, boleh dicek saat rapat itu," kata dia. Mustafa mengaku selamA ini PKS tidak pernah diajak bicara mengenai anggaran pembangunan itu secara terperinci. "Seringkali kita diajak bicara hanya pada saat sudah jadwalnya mepet, biasanya hanya dimunculkan gambaran umum tidak rinci, hanya besaran umum saja tak ada rinciannya," kata dia. Oleh karena itu, meskipun telah disetujui, PKS meminta kepada pimpinan DPR untuk melakukan evaluasi ulang anggaran tersebut. "Kalau memang ada masukan-masukan masyarakat yang konstruktif kenapa tidak kita evaluasi ulang kesepakatan yang sudah ada. Ini tugas ketua BURT. Beliau jangan pernah menutup diri terhadap masukan masyarakat," kata dia. "Tidak ada istilah terlambat. Bisa dikoreksi, semua mungkin." Editor: ANANTA POLITAN BANGUN (dat04/vivanews) |
Comments