|
||||
| Pendataan Jamkesmas dicurigai DPRD |
| Warta |
|
INDRA WIDYASTUTI Reporter-in-training WASPADA ONLINE  MEDAN - Lambannya kabupaten/kota menyerahkan data kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (Jamkesmas), diduga ada indikasi tidak beres.Anggota Komisi E DPRD Sumut, Nur Azizah mengatakan, lambatnya kabupaten kota menyerahkan data peserta Jamkesmas sangat berbahaya. Apalagi saat ini dana talangan yang bersumber dari APBD Sumut, jumlahnya sudah menipis. Apalagi, pendataan itu sebenarnya tidak sulit. "Artinya, ada indikasi pendataannya tidak beres. Karena sebelumnya sudah ada data, hanya tinggal memvalidasi saja. Seharusnya, sebentar saja selesai. Kita akan pertanyakan alasan lamanya kabupaten/kota ini," ujarnya, malam ini. "Kita akan mengundang pihak terkait, karena beberapa hari belakangan ini kita menerima laporan dari warga yang kartu kepesertaannya habis masa berlakunya. Bagaimana jika seperti ini warga mau berobat,” imbuhnya. Seperti diketahui, dari 33 kabupaten/kota di Sumut, baru 6 yang menyerahkan data kepesertaan Jamkesmas. Kepala Seksi Jamkesmas Dinas Kesehatan Provsu, Alexander Gultom, menuturkan, lambatnya Kota Medan mengirimkan data mungkin dikarenakan memilah warga yang masuk dalam kepesertaan Jamkesmas dan JPKMS (Medan Sehat). “Mungkin, Medan mau benar-benar menentukan warga miskin yang mana masuk program Medan Sehat dan Jamkesmas," tandasnya. Editor: SASTROY BANGUN (dat03/wol) |
Comments