|
||||
| Wabup: Prioritaskan pencegahan banjir Lhoksukon |
| Ragam |
|
M JAKFAR ACHMAD Secara periodik dan alamiah, sepanjang Daerah aliran sungai (DAS) krueng Lhoksukon, krueng Keureutoe atau krueng Peutoe, maksimal dalam kurun 5 tahun sekali meluap. Luapannya meluluhlantakkan lahan pertanian dan harta benda masyarakat, minimal di tujuh kecamatan (sebagian besar) wilayah eks Kewedanaan Lhoksukon. “Sesuai catatan satuan kordinator pelaksana (Satkorlak) Aceh Utara, pada satu dasawarsa terakhir kerugian besar menimpa masyarakat eks Kewedanaan Lhoksukon, saat banjir akhir tahun 2006 dengan jumlah kerugian yang sempat terdata, Rp 228 miliar,” jelas Wakil Bupati (Wabup) Aceh Utara, Syarifuddin, SE (foto), kepada Waspada, saat meninjau pendopo bupati di Lhoksukon, Selasa (3/8). “Karena itu, perhatian dan keprihatinan saya dalam kapasitas sebagai Wabup Aceh Utara, saat ini terfokus ke wilayah eks Kewedanaan Lhoksukon. Konon pula status Lhoksukon, merupakan ibukota kabupaten sesuai PP No 18/2003 yang sudah tercantum dalam lembaran negara RI. Kalau hari ini saya katakan, Lhoksukon urutan perioritas pembangunan, itu memang seharusnya dan semestinya,” tegas Syarifuddin. Pemantapan tempat dan mobiler, sejak bulan Juli lalu sudah diisi oleh bagian umum Setdakab Aceh Utara, pada salah satu gedung tua yang dulu berfungsi sebagai kantor perwakilan bupati Aceh Utara, atau jauh sebelum status Lhoksukon dikuatkan oleh Pemerintah pusat sebagai ibukota kabupaten ini. “Gedung eks peninggalan kolonial Belanda ini, mulai Ramadhan 1431 H akan saya tempati, selanjutnya bersama masyarakat eks Kewedanaan Lhoksukon, kami akan menyusun strategi pembangunan yang sifatnya konprehensif bagi pembangunan landasan ekonomi warga,” katanya. Khusus berbicara tentang waduk pencegah banjir yang sangat riskan di eks Kewedanaan Lhoksukon, terutama di Kec Lhoksukon, Tanah Pasir, Paya Bakong, Pirak Timu, Matangkuli, Cot Girek dan Kec Lapang (7 kecamatan lingkungan ibukota) dan lain-lain sekitarnya, kata Wabup Aceh Utara, sudah diwacanakan tahun lalu. “Kini dalam pembicaraan serius tingkat Bappenas (tahapan studi), setelah kami prakarsai di tingkat kabupaten,” paparnya. Waduk ini menurut Syarifuddin, akan diposisikan di kawasan hulu sungai, seluas 700 hektar, setara luas danau laut tawari daratan tinggi Gayo. Dengan selebar itu, waduk tersebut akan mampu menampung debit air kiriman yang setiap tahun mengalir ke DAS krueng Lhoksukon (krueng Keureutoe/krueng Peutoe), dari Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah (Takengon). Waduk ini butuh anggaran besar yang harus kita jemput bola ke pusat, kalau dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara, tidak mungkin akan terwujud. “Bangunan waduk di pedalaman Lhoksukon, merupakan kunci kalau kita benar-benar berkomitmen untuk membangun wilayah eks Kewedanaan ini,” pungkas Syarifuddin seraya menambahkan. “Kalau insya Allah pemerintah pusat, c/q Bappenas mengabulkan permohonan kita, siapapun investor sudah mau menanam modal di Lhoksukon, karena dengan tercegahnya banjir membuat potensi alam menjadi aman dan ekonomis. Jalan jaring laba-laba sebagai urat nadi ekonomi yang kita bangun tidak lagi rusak dihantam banjir,” sebutnya. Dampak ganda lainnya dari waduk Lhoksukon, selain mengendalikan banjir, juga mengatur air (melepas pelan-pelan di musim kemarau), untuk mengairi sawah seluas 996.000 hektar di wilayah eks Kewedanaan Lhoksukon. Air dari waduk ini (tampungan mati) bisa mencapai 10,3 juta kubik, bisa dimamfaatkan sebagai supresi interkonek ke intake PDAM Tirta Mon Pase, Aceh Utara, lanjut Syarifuddin. Kelebihan air di bendungan krueng Pase (Geudong), juga dapat dialihkan ke waduk raksasa Lhoksukon, sekaligus dapat menunjang distribusi air ke irigasi Alue Ubay, Kec Tanah Luas dan sekitarnya yang letak geografisnya antara Lhoksukon – wilayah inti eks kerajaan Samudera Pasai di Geudong, demikian Wabup Aceh Utara. (dat04/wsp) |
Comments