Medan, WASPADA Online

DPRDSU meminta Indonesia tegas terhadap Malaysia yang telah membuat patok baru di Desa Temanjuk, Kalbar  sehingga Indonesia kehilangan 6 juta m2 teritorial laut.
Hal itu dikatakan Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal SAg, Wakil Ketua Komisi A DPRDSU Abdul Hakim Siagian, Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRDSU Sigit Pramono Asri, SE, Wakil Ketua DPW Partai Patriot Pancasila Ir Edison Sianturi kepada Waspada, Rabu (1/8).

Menurut Fadly, kejadian ini merupakan episode tidak berkesudahan dari rendahnya kemampuan diplomasi dan pengamanan wilayah. "Kasus Timor-Timur, Sipadan dan Ligitan, telah mengiris perasaan kebangsaan kita di mana kekuatan internasional kita lemah baik secara politik maupun hukum."
Sekarang ini, kata Fadly juga anggota DPRDSU dari FPPP, ada ancaman baru setelah Malaysia menetapkan patok baru di Kalimantan. "Jika persoalan perbatasan ini tidak disikapi tegas dan keras serta cepat, maka wilayah Indonesia berpotensi kehilangan lebih banyak lagi."

Fadly menilai, keberanian Malaysia menetapkan tapal batas baru merupakan ancaman besar dan menyesakkan dada anak bangsa. "Pemerintah harus segera melakukan langkah hukum menyelamatkan negeri ini, sekaligus melakukan evaluasi dini diiringi langkah cepat dan kongkrit."
Indonesia, kata Fadly, sudah memegang sistem administrasi dan pengakuan internasional terhadap wilayah. "Jadi persoalannya, Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan negara."

Sedangkan Wakil Ketua Komisi A DPRDSU Abdul Hakim Siagian, SH, Mhum mengatakan, persoalan pencaplokan wilayah Indonesia merupkan prinsip. "Harkat dan martabat bangsa ini menjadi taruhannya di mata dunia internasional. Pemerintah harus total dan cepat menuntaskannya."
Sedangkan Wakil Ketua DPW Partai Patriot Pancasila Ir Edison Sianturi mengatakan, begitu sibuknya pemerintah kita mengatasi masalah seputar reformasi, demokrasi, perilaku masa lalu, sampai lupa mengurus teritorial. "Kita khawatirkan ada skenario terselebung yang bermain dengan sengaja membuat kita super sibuk di dalam negeri sembari mereka menggerogoti kita dari luar."

Akibatnya, kata Edison juga anggota DPRDSU, bangsa ini nantinya sudah lupa siapa diri kita sebenarnya. "Itulah saatnya, di mana NKRI terancam perpecahan yang menjadi keinginan pihak lain yang tidak ingin kekuatan Indonesia bersatu menjadi satu kekuatan yagn disegani kawan maupun lawan."
Sedangkan Ketua Fraksi PKS DPRDSU Sigit Pramono Asri, SE mengatakan, pemerintah RI harus mampu mempertanggungjawabkan dan memelihara kedaulatan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut dan udara.

Karena itu, katanya, harus ada upaya serius untuk mengambil kembali wilayah RI yang telah diambil negara tetangga. Jika alasan wilayah itu tidak berpenghuni, katanya, menjadi alibi kerdil yang tidak dapat dibenarkan negara sebesar Indonesia.
Secara terpisah, Pengamat Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH mengatakan,pemerintah RI  sah-sah saja menggunakan cara paksaan dengan menggelar kekuatan militer TNI, apabila Malaysia memang benar terbukti mengambil wilayah teritori Indonesia di Kalimantan.

Dijelaskannya, pemerintah RI dan Malaysia sudah mempunyai suatu perjanjian Bilateral tentang tapal batas teritorial. Dan perjanjian tersebut terwujud atas dasar kesepakatan bersama dan harus ditaati oleh kedua belah negara.
Sehingga, katanya, aksi pemindahan patok tapal batas di Kalimantan itu, telah merendahkan Indoensia sebagai bangsa yang berdaulat.
"Kasus ini berbeda dengan Pulau Sipadan Ligitan yang memang sengketa kepemilikan antara Malaysia dengan Indonesia. Sebab dalam kasus ini, wilayah yang dicaplok memang sudah jelas-jelas disepakati sebagai wilayah negara Indonesia. Selain itu, dengan dipindahkannya patok batas daratan, otomatis wilayah laut juga banyak yang diambil," katanya.
Lebih jauh dia menyesalkan, lemahnya penjagaan Indonesia sehingga patok tapal batas itu bisa dirubah. "Jadi wajar saja banyak penyeludupan melalui Kalimantan, sedangkan tapal batas negara saja dirubah kita tidak tahu," sindirnya. (m22/h11)

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com

Submit Comment