Breaking News
_
Home / Fokus Redaksi / PT KAI: Centre Point Harus Segera Dieksekusi
WOL Photo/Ega Ibra

PT KAI: Centre Point Harus Segera Dieksekusi

MEDAN, WOL – Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara-Aceh, Rapino Situmorang menegaskan, pihaknya ridak akan mundur ataupun bernegosiasi dengan PT Agra Citra Kharisma (ACK) selaku pengelola bangunan Mall Centre Point (MCP) yang berdiri di atas tanah aset milik PT KAI seluas 7 Ha di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur.

“Kita maunya pihak Pengadilan Negeri Medan langsung mengeksekusi bangunan tersebut. Tidak ada negosiasi. Karena sudah jelas, Mahkamah Agung sudah mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang di ajukan PT KAI pusat. Ditambah lagi hasil Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) antara Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dengan Pemprovsu beberapa waktu lalu, bahwa pengelola MCP jelas melanggar aturan yang berlaku di Indonesia,” jelasnya kepada Waspada Online, Sabtu (13/6), menjawab belum dilaksanakannya eksekusi oleh PN Medan.

Rapino menjelaskan, jikapun pihak PT ACK ingin mengajukan peminjaman (kontrak) lahan ke PT KAI karena sudah terlanjur berdiri bangunan di atas lahan tersebut, menurutnya itu bisa saja dilakukan. Akan tetapi pengelola harus mengikuti tahapan prosedur yang berlaku di Pemko Medan, semisal mengurus izin bangunan dan lainnya.

“Rubuhkan dulu bangunan itu, baru kita bicarakan tahapan selanjutnya. Apakah akan di sewakan ke PT ACK atau bagaimana. Kita lihatlah kedepannya,” pungkasnya.

Perihal aktivitas yang ada di gedung tersebut, sambung Rapino, pihaknya menyerahkan tanggungjawab itu pada Pemerintah Kota Medan dan DPRD Medan selaku lembaga yang meloloskan berdirinya bangunan megah itu.

“Dalam Rakorsus itu sudah jelas, bangunan Mall Centre Point disita. Jangan ada operasi apapun di lokasi itu, baik Centre Point, Karibia Boutique Hotel dan lainnya. Untuk ribuan pekerja yang ada di dalamnya, itu tanggungjawab mereka (Pemko Medan dan DPRD Medan,red), kenapa mengizinkan karyawan bekerja di atas bangunan yang tengah bersengketa. Pemko Medan juga kenapa menyetujui pengalihan aset milik Djawatan Kereta Api (sekarang PT KAI). Jadi biarkan mereka yang memikirkan nasib ribuan pekerja ini,” pungkasnya.

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Medan telah menerima surat penyitaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terhadap Centre Point di Jl. Jawa pada Senin (1/6).

Humas PN Medan Fauzul Hamdy di Medan, Selasa (9/6) lalu, mengatakan dengan diterimanya tersebut, PN Medan mengabulkan penyitaan Centre Point yang kini dikuasai oleh PT Agra Citra Kharisma (ACK) sebagai pihak pengelola.

“Bahwa lahan tersebut milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), namun kini sedang dikuasai oleh PT ACK dengan mendirikan bangunan Mall Centre Point,” ujar Fauzul Hamdy.

Hakim Tipikor tersebut juga mengatakan, yang dikabulkan untuk dilakukan penyitaan adalah Hak Pengelolaan (HPL) ditingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). “Jadi dalam hal ini yang disita adalah HPL 1, 2, dan 3,” ujar Humas PN Medan itu.

Fauzul menjelaskan, di HPL 1, 2, dan 3 terdapat pertokoan, rumah sakit, yakni RSU Murni Teguh dan lahan sekitarnya.”Untuk keseluruhan Mall Center Point tidak, karena masih ada sengketa perdata antara PT. KAI dengan PT. ACK. Yang dikabulkan sementara hanya itu (HPL 1,2 dan 3),” urai Hakim yang juga membidangi perkara Pidana Umum (Pidum) di PN Medan itu.

Permintaan penyitaan ini, lanjut Fauzul, setelah ada penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset negara ke pihak pengelola, yakni PT. ACK yang diusut oleh Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung.

“Permohonan penyitaan ini, saya tegaskan untuk peningkatkan HPL menjadi HGB di lahan tersebut,” kata Pauzul. (wol/muhammad rizki/data1)

Editor: AGUS UTAMA

Check Also

Adukan Nasib, P3TSU Curhat ke Ketua DPRD Medan

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua DPRD Medan, Hasyim SE, minta Pemko Medan segera merealisasikan pembangunan tempat ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.