_
Home / Fokus Redaksi / Gatot Terlibat Soal Dana Penyertaan Modal ke Bank Sumut
detik.com

Gatot Terlibat Soal Dana Penyertaan Modal ke Bank Sumut

MEDAN,WOL – Dari kontroversi alokasi dana penyertaan modal ke Bank Sumut sebesar Rp24 miliar lebih, sesuai yang tertuang ternyata mencuatkan fakta terbaru.

Dimana, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) nonaktif, Gatot Pujo Nugroho memiliki peran penting dalam alokasi dana penyertaan modal tersebut.

Hal ini terungkap dalam rapat gabungan Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Pembuat Penyusunan Peraturan Daerah (BP3D), Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang antaralain, Biro Hukum, Biro Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan pihak Bank Sumut sendiri, baru-baru ini.

Informasi yang diperoleh Waspada Online,  dibenarkan anggota Komisi C DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, ketika dikonfirmasi wartawan (10/10).

“Iya benar, memang Selasa kemarin, kami ada rapat gabungan. Dari rapat Ternyata, sudah ada perjanjian dan ditandatangani pemberian hibah antara provinsi yang diwakili Gubsu saat itu, Gatot Pujo Nugroho dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada 18 Oktober 2014 lalu.

Waktu itu sebenarnya, dana hibah untuk daerah yang terkena bencana tsunami, Aceh dan Sumut. Nah, kenapa itu sekarang jadi dana penyertaan modal? Dan sekarang, mungkin pihak Kemenkeu meminta pertanggungjawaban Pemprovsu atas alokasi itu. Ya, pertanggungjawaban peraturan daerah (Perda)nya. Karena mungkin Kemenkeu mau buat laporan pertanggungjawaban ke Presiden,” akunya.

Kaitan hal itu, lanjutnya lagi, baik Bank Sumut maupun Pemprovsu tidak pernah memberitahukan kepada DPRD, khususnya Komisi C.

Lantas, jika dana hibah diubah menjadi dana penyertaan modal, maka seharusnya itu memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemprovsu. Pertanyaannya, apakah sudah ada PAD yang diberikan pihak Bank Sumut ke Pemprovsu, atas penyaluran dana penyertaan modal itu?

“Selama itu, kita (Komisi C, red) tidak pernah di rapat-rapat komisi membahas persoalan ini. Baik dari pihak Pemprovsu maupun Bank Sumut sendiri. Kenapa di penghujung KUA-PPAS yang betul-betul terlambat ini, muncul persoalan itu. Ini dana hibah, kenapa diubah jadi penyertaan modal. Kalau penyertaan modal, itukan harus memberikan PAD. Ini kan dana bantuan untuk daerah yang mengalami bencana. Berbicara soal penyertaan modal, itu membahas profit oriented (orientasi keuntungan, red) dan persoalan masalah hukumnya,” bebernya.

Pemberian dana penyertaan modal itu, sambung politisi Partai Demokrat ini, adalah hal yang relevan. Karena, sampai sejauh ini Pemprovsu masih terlilit utang dan belum mampu melunasinya.

“Utang triliunan rupiah, PAD dari pajak daerah tak tercapai, pendapatan di SKPD dipangkas. Maka itu, harus mengutamakan kehati-hatian membahas masalah ini,” pungkasnya.

Disinggung soal rapat gabungan yang kabarnya tak dihadiri satupun jajaran Direksi Bank Sumut, Muhri Fauzi tidak menyangkalnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pihak TAPD yang hadir, yakni Kepala Bappeda Sumut, Arsyad Lubis, Kepala Biro Hukum, Sulaiman Hasibuan, perwakilan Biro Keuangan, Haris.

Soal ketidakhadiran Bank Sumut dalam rapat itu, Muhri Fauzi menyatakan kekecewaannya. Bank Sumut sepertinya menganggap sepele atas persoalan ini.

“Kecewa karena jajaran direksi tak hadir, terkesan Bank Sumut sepele dalam kasus ini. Mereka (Bank Sumut, red) hanya diwakili seorang kepala divisinya saja,” ucapnya.

Soal dana penyertaan modal itu, secara terpisah, pengamat anggaran Sumut, Elfenda Ananda kepada wartawan, juga mengkritisinya.

Dia mengemukakan, masalah itu harus benar-benar dikaji ulang, supaya ke depannya tidak memberikan masalah yang lebih besar.
“Pertama, harus dijelaskan dulu kenapa ada penyertaan modal. Karena berdasar Pergub No.10 tahun 2015, landasannya Pemprovsu mau bayar utang yang menumpuk. Utang Bagi Hasil Pajak ke pemerintah daerah (Pemda) se-Sumut,” bilangnya.
Kedua, kenapa harus Bank Sumut saja yang mendapat penyertaan modal, sementara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya tidak.
Ketiga, pengajuan pembahasan APBD-P 2015 yang masih berdasar Pergub 10 tahun 2015, itu tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

“Tiga pertanyaan itu harus dijawab oleh pemerintah, kenapa ada penyertaan modal, kenapa cuma Bank Sumut dan bagaimana soal Pergub 10 tahun 2015?” sebutnya.

Dia juga mengatakan, persoalan penyertaan modal pada prinsipnya bukanlah prioritas, karena masih banyak hal lain yang bisa menjadi perhatian serius.

“Penyertaan modal ini seperti tidak ada aktifitas, hanya menaruh uang untuk mengambil keuntungan saja. Perlu ada skala prioritas. Apakah ini masuk skala prioritas atau tidak? Masalah Pergub 10 tahun 2015 ini juga harus diclearkan, karena landasan hukumnya tidak kuat.

APBD 2015 yang berjalan ini masih berdasar Pergub 38 tahun 2014. Lahirnya Pergub 10 itu, katanya itu untuk melunasi utang. Sebenarnya, masalah itu muncul sehingga lahirnya Pergub 10 tahun 2015, karena ada belanja yang naik sekitar Rp200 miliar di APBD dan APBD-P 2014 lalu. Uangnya sudah habis duluan, sehingga mereka (Pemprovsu, red) harus membayar utang itu,” terangnya.

Sebelumnya, praktisi hukum Sumut, Hamdani Harahap menyatakan, Bank Sumut tak layak dapat dana penyertaan modal.

“Kalau itu disahkan, itu ya sah-sah saja. Itukan tinggal lobi-lobi mereka berdua (Pemprovsu dan DPRD Sumut, red). Sekarang persoalannya, layak atau nggak Bank Sumut menerima dana penyertaan modal itu. Harus ada pembahasan intensif soal itu di dewan, karena letaknya sekarang di dewan. Mereka yang membahas. Kalau dibilang layak tidak layak, coba dipertimbangkan, mereka (Bank Sumut, red) saja tidak mampu meraih pendapatan tahun lalu. Laba mereka jauh dari target,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pengalokasian dana Rp24 miliar lebih untuk penyertaan modal kepada PT Bank Sumut oleh Pemprovsu, tertuang di Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Sumut 2015
Nomenklatur penyertaan modal untuk Bank Sumut yang tertera di KUA-PPAS APBD-P 2015, adalah untuk  dana Microfinance For Innovation Fund (FUND).(wol/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Ini Pesan Gubsu untuk Dirut Baru Bank Sumut

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.