_
Home / Fokus Redaksi / Erry Klaim Tidak Tahu “Uang Ketok”
foto: Antara

Erry Klaim Tidak Tahu “Uang Ketok”

JAKARTA, WOL – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi, mengklaim tidak tahu “uang ketok” yang diberikan kepada anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019.

“Saya tidak tahu (uang ketok) itu. Asal uang tidak tahu, tanya saja sama Pak Gatot,” kata Erry seusai pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (24/2).

Erry diperiksa untuk tersangka Gubernur Sumut non-aktif, Gatot Pujo Nugroho, dalam kasus dugaan tindak pidana suap kepada anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019.

Hubungan Erry dan Gatot diketahui tidak berjalan harmonis sejak tiga bulan menjabat pada 2013 karena Erry tidak diikutsertakan dalam pengurusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Sumut.

“Hari ini, saya sebagai saksi untuk kasus suap DPRD, yang berhubungan dengan laporan pertanggungjawaban kemudian pengesahan APBD dan soal hak interpelasi, jadi saya tadi ditanya masalah itu,” tambah Erry juga mengaku tidak pernah diajak bicara dengan Gatot mengenai uang tersebut.

“Ya tidak pernah, tapi alhamdulillah saya telah jelaskan semuanya. Mudah-mudahan ini akan cepat selesai dan nanti kita harap Sumut akan lebih maju lagi, lebih baik lagi,” ungkap Erry.

KPK menetapkan Gubernur Sumut non-aktif Gatot Pujo Nugroho sebagai pemberi suap, sedangkan penerima suap adalah Ketua DPRD Sumut 2014-2015 dari Partai Golkar H Ajib Shah, Ketua DPRD Sumut 2009-2014 dan anggota DPRD Sumut 2014-2019 dari Partai Demokrat Saleh Bangun, Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 dan anggota DPRD Sumut 2014-2019 dari Partai Golkar Chaidir Ritonga, Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 dari PAN Kamaludin Harahap serta Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 dari PKS Sigit Pramono Asri.

Kamaludin Harahap menyebutkan bahwa seluruh anggota DPRD Sumut 2009-2014 menerima uang dari Gatot Pujo Nugroho yang dikumpulkan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini agar DPRD menyetujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut TA 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015.

Nilai total suap yang disebut Kamaludin sebagai “uang ketok” mencapai lebih dari Rp11 miliar. (wol/aa/antara/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Bupati Mundur Karena Suara Paslon 01 Kalah di Daerah, Ini Kata Kabid Kominfo Madina

MEDAN, Waspada.co.id – Kabid Kominfo Kabupaten Madina, Wildan Nasution, membenarkan adanya aksi pengunduran diri sang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: