Home / artikel / Audit BPK dan Kesejahteraan Rakyat

Audit BPK dan Kesejahteraan Rakyat

WOL -Saat ini audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selalu menjadi perhatian publik. Hasilnya banyak melukai hati rakyat. Mengapa dapat melukai hati rakyat? Karena di beberapa daerah, baik itu ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, kepala daerahnya terjerat kasus korupsi meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengeculian) dari BPK. Begitu juga di Tingkat Departemen atau lembaga lain mengalami hal yang sama, banyak pucuk pimpinannya yang terjerat kasus korupsi padahal Laporan Keuangannya memperoleh opini WTP.

Publik dibuat terpesona dengan predikat opini WTP hasil dari audit BPK terhadap beberapa Pemerintah Daerah, Lembaga dan Instansi lainnya. Bahkan mudah dilihat sebuah berita pariwara di media cetak dan online tentang pencapaian opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pesan yang ingin disampaikan adalah seakan-akan sama sekali tidak ada masalah dan benar-benar bersih, padahal belum tentu demikian. Karena selang beberapa saat kemudian para pemimpinnya terjerat kasus korupsi, sebuah ironi.

Dalam pengelolaan keuangan negara, salah satu indikator keberhasilan adalah jika laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepala daerah, kementerian atau lembaga negara lainnya ternyata hanya menunjukkan pengelolaan, tidak memperlihatkan penyimpangan. Sifatnya hanya administratif tetapi secara hukum belum tentu bebas dari korupsi.

Beberapa kepala daerah yang laporan keuangannya mendapat opini WTP tapi justru terjerat kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Provinsi Riau sejak 2012 selalu mendapat opini WTP dari BPK. Namun mirisnya, meski sudah empat kali mendapat opini WTP, Kepala Daerah Riau justru paling sering berurusan dengan KPK. Kemudian Kota Palembang sudah lima kali Pemkot Palembang memperoleh opini WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sayangnya, meski lima kali dapat WTP, tak menjamin Pemkot Palembang bebas dari korupsi. Begitu juga dengan Provinsi Sumatera Utara, sang Gubernur masih berperkara di KPK.

Audit BPK
Pemeriksaan terhadap laporan keuangan terhadap Pemerintah Daerah dan Kementerian serta lembaga lainnya, bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Audit yang dilakukan oleh BPK harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada Tuhan Yang Maha Esa (TYME).

Audit harus dilakukan dengan profesional dan tidak ada unsur politik, apalagi terdapat persekongkolan di dalamnya. Jangan sampai terjadi audit yang dilakukan oleh BPK adalah sebagai lahan korupsi. Dimana hasil opini WTP, WDP atau Disclaimer adalah bukan soal audit tapi soal berapa besar saweran ke BPK. Kalo saweran besar, hasil auditnya akan tetap kelihatan bagus, walaupun jelas-jelas ada indikasi penyimpangan. Karena laporan keuangannya sudah ‘digoreng’ oleh BPK. Permainan dan cara mafia seperti ini sudah semakin canggih, bisa saja di atas kertas semuanya di setting bersih. Yang pada akhirnya temuan-temuan besar adanya penyimpangan berakhir dengan negosiasi.

Berulang kali BPK menyebutkan dan menyatakan bahwa predikat WTP tidak dirancang untuk mengungkap kecurangan. BPK ingin menyebutkan tak ada kaitan antara predikat WTP dengan kejahatan keuangan yang dilakukan kepala daerah atau pucuk pimpinan lembaga. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK tidak dirancang untuk mengungkap kecurangan, melainkan menilai kewajaran laporan keuangan. Jadi lebih pada entitas, satuan kerja dan transaksi yang dibandingkan dengan standar akuntansi. Misalnya bagaimana mencatat, membukukan, dan melaporkan transaksi keuangan sesuai standard. Apabila 97% laporan akuntansi dapat dipertanggung jawabkan maka dapat predikat WTP dapat diraih.

Persepsi publik terhadap jawaban BPK tersebut merupakan jawaban yang dapat menjerumuskan diri sendiri. Publik yang awam dengan tata kelola keuangan menangkap bahwa pemeriksaan biasanya bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalau misalnya pemeriksaan itu tidak dapat mendeteksi “sesuatu” yang buruk atau penyimpangan padahal ada yang buruk, maka sang pemeriksa dianggap “tidak mampu” atau yang diperiksa sangat lihai menutupi penyimpangan. Sangat disayangkan apabila integritas dan independensi sang pemeriksa mudah digoyahkan dengan dengan iming-iming uang yang berlimpah. Kalau itu sampai terjadi maka kepercayaan publik akan runtuh kepada BPK.

BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara seharusnya mempunyai kewajiban mendeteksi dan mengungkap setiap kemungkinan kecurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam operasional seluruh pemerintahan pusat dan daerah, kementerian, dan lembaga. Karena yang dilakukan oleh BPK adalah bersifat sebagai kontrol, maka maraknya korupsi saat ini seharusnya BPK dengan seluruh anggota organisasinya mempunyai sikap ‘skeptis’ yang tinggi terhadap operasional yang dijalankan oleh kebanyakan aparatur sipil negara serta menjunjung tinggi integritas dan independensi. Auditor BPK tidak mudah percaya, tidak mau menerima dengan mudah, apa adanya, memiliki ompetensi yang handal, beretika tinggi, dan bermahkota kejujuran.

Santer terdengar partai politik berusaha menancapkan kaki tangan di beberapa lembaga pemerintahan termasuk di BPK. Kepentingannya adalah mengamankan para koleganya. Ini sangat berbahaya sekali. Oleh sebab itu idealnya BPK harus steril dari unsur-unsur partai politik. Kalau kepentingan politik masuk ke wilayah BPK maka keruwetan dapat terjadi karena ditunggangi kepentingan politik legislatif dan eksekutif dalam penggunaan anggaran yang cenderung menabrak aturan. Atas semua itu laporan keuangan harus tetap disajikan secara akuntabel.

Kesejahteraan rakyat
Tercatat bahwa dalam masa  awal-awal reformasi, semua instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, lembaga dan kementerian tertatih-tatih melaksanakan akuntansi pemerintah. Waktu itu sebagian besar Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah masih  berada diantara opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan  Disclaimer. Sedangkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih menjadi sesuatu yang ‘mahal’, sehingga  tidak banyak yang mampu mencapainya. Seiring berjalannya waktu, perlahan namun pasti  akhirnya akuntansi pemerintah menjadi hal biasa. Kualitas opini laporan keuangan di pemerintah pusat dan  daerah membaik secara signifikan. Opini WTP bukan lagi menjadi hal yang sulit.

Wikipedia mencatat, opini Wajar Tanpa Pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Pemerintah atau lembaga yang di audit dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Apakah ada manfaat langsung buat rakyat?

Apakah audit BPK hanya sebagai stempel formalitas dan pencitraan? Opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah maupun lembaga dari BPK dapat dijadikan sebagai sarana pencitraan. Termasuk salah satu upaya menutupi kasus korupsi. Sebagai modal untuk maju lagi menjadi calon kepala daerah. Atau opini WTP menjadi tameng pemerintah daerah atau lembaga agar dapat terbebas dari kasus korupsi. Kondisi seperti ini sangat disayangkan. Hanya untuk meningkatkan citra palsu, maka para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati dan walikota berlomba-lomba mendapatkan opini WTP, rakyat dikorbankan.

Sebenarnya yang dibutuhkan rakyat itu adalah harga bahan kebutuhan pokok murah. Rakyat butuh tersedianya sembako di pasar dengan harga terjangkau. Rakyat lebih butuh sembako murah, bukan mobil murah yang malah membuat jalanan macet. Karena tidak diimbangi dengan sarana jalan dan angkutan umum yang memadai. Pedagang kaki lima tidak menguasai trotoar agar kendaraan bisa lancar, oleh sebab itu peraturan ditegakkan. Rakyat butuh pekerjaan. Terbukanya lowongan pekerjaan memudahkan rakyat memenuhi kebutuhan hidupnya. Rakyat butuh sarana kesehatan untuk berobat dengan harga terjangkau dan layak. Rakyat butuh sekolah yang bagus dengan biaya murah dan tersedia hingga ke pelosok. Itu saja yang dibutuhkan oleh rakyat kebanyakan.

Penghamburan uang negara yang tidak taat aturan dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penggunaannya. melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat mendorong penggunaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Harapan kita semua seharusnya audit BPK menjadi landasan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan. Audit yang dilakukan oleh BPK sebaiknya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, bukan melukai hati rakyat. Jangan ada dusta diantara kita. Berdusta itu tidak baik. Semoga.

(Mohd. Nawi Purba, STP, MM/Penulis adalah Wirausahawan)

Check Also

KPK Perpanjang Penahanan Orang Kepercayaan Penyuap Hakim Tipikor Medan

  JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap orang kepercayaan dari ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: