Newsticker
WOL / Artikel Pembaca / Terancamnya Swasembada Pangan Akibat Tergerusnya Lahan Pertanian di Kabupaten Simalungun

Terancamnya Swasembada Pangan Akibat Tergerusnya Lahan Pertanian di Kabupaten Simalungun

Oleh:
Triana Hutapea, S.ST
WOL – Swasembada pangan, istilah itu tentu sangat lekat di telinga kita tahun-tahun terakhir ini.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), swasembada pangan adalah usaha mencukupi kebutuhan pangan (beras) sendiri. Program nawacita, 9 agenda prioritas Jokowi-JK salah satunya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Sektor strategis itu salah satunya adalah sektor pertanian, sektor yang sangat nyata pengaruhnya terhadap kesejahteraan penduduk Indonesia. Sektor yang akhir-akhir ini menjadi hangat untuk diperbincangkan di tengah polemik angka produksi padi nasional, luas lahan pertanian, dan kebijakan impor beras.
Sebagai negara agraris, malu rasanya jika kita masih mengimpor beras. Jika dibandingkan dengan Thailand, negara kita jauh lebih besar, tapi justru negara tersebut mengekspor berasnya ke Indonesia. Ketergantungan kita terhadap nasi sebagai makanan pokokpun tidak bisa dipungkiri, padahal sumber karbohidrat bukan hanya nasi, ada palawija seperti jagung, sagu, ubi kayu, ubi jalar, dan sebagainya sebagai sumber makanan berkabohidrat tinggi pengganti nasi.
Ibaratnya “tidak kenyang” jika tidak makan nasi, atau “belum makan” jika belum makan nasi. Sayangnya, ketergantungan kita pada nasi tidak didukung dengan melimpahnya padi hasil produksi sendiri.
Selama kurun waktu tahun 2013 hingga 2015, impor beras Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 impor beras Indonesia 0,47 ton meningkat menjadi 0,84 ton pada tahun 2014. Tahun 2015 yang lalu, BPS mencatat impor beras nasional kembali meningkat menjadi 0,86 juta ton. Tahun ini angkanya dipastikan lebih tinggi lagi. Betapa tidak, realisasi impor beras sepanjang Januari-April saja sudah menyentuh 1,02 juta ton.
Tidak perlu menyalahkan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap masalah ini. Jika kita teliti lebih dalam, sulitnya program swasembada pangan ini tidak lepas dari menurunnya jumlah rumah tangga usaha pertanian dan luas lahan pertanian itu sendiri. Berdasarkan data BPS hasil Sensus Pertanian tahun 2013, diketahui bahwa rumah tangga tanaman pangan di Kabupaten Simalungun sebanyak 67.305 rumah tangga, 68,61 persen diantaranya mengelola tanaman padi, sedangkan sisanya mengelola tanaman palawija.
Jumlah ini menurun sebesar 12,06 persen dibanding data hasil Sensus Pertanian tahun 2003. Justru sektor perkebunan di Kabupaten
Simalungun yang jumlahnya meningkat sebesar 32,49 persen dalam sepuluh tahun terakhir.
Ironis, di tengah gencarnya program pemerintah untuk swasembada pangan, dengan program UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai).
Data Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun mencatat bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Simalungun tahun 2015 seluas 35.255 hektar, menurun seluas 8.641 hektar dari tahun 2014, atau minus 19,68 persen.
Pada masa sekarang kita menghadapi tantangan dengan semakin banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Simalungun maka bertambah pula konsumsi terhadap kebutuhan pokok terutama beras. Sedangkan lahan pertanian banyak yang telah beralih fungsi menjadi non pertanian seperti untuk perumahan, perkantoran sekolah, dan lainnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut perlu adanya suatu cara untuk meningkatkan produksi tanaman pangan terutama padi sebagai penghasil makanan pokok masyarakat Penerapan teknologi pertanian seperti penggunaan benih unggul bermutu dan penggunaan pupuk yang berimbang juga banyak membantu meningkatkan hasil pertanian.
Di sisi lain, peran organisasi petani (kelompok tani) perlu ditingkatkan sehingga mampu menghimpun dana/modal untuk dapat memenuhi kebutuhannya dalam berusaha tani, khususnya dalam penyediaan sarana produksi yang tepat jumlah dan tepat waktu.
Selain itu kontribusi dari Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah untuk terus menggenjot sektor pertanian sangat diharapkan. Pemerintah harus mencari solusi “kerawanan” pangan ini. Kedaulatan di bidang pangan harus mendapat penanganan serius dan terobosan terbaru dari berbagai pihak. Tentu usaha telah dilakukan oleh Pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah.
Usaha ini juga mendapat dukungan dari semua pihak, baik itu dari pemerintah sendiri, tim ahli/peneliti, akademisi, masyarakat, terutama dari petani itu sendiri yang merupakan aktor utama ketersediaan pangan khususnya padi di wilayah Kabupaten Simalungun. Semoga produksi padi di Kabupaten Simalungun yang merupakan lumbung padi sekaligus produsen padi terbesar di Propinsi Sumatera Utara dapat ditingkatkan. **
Penulis adalah Fungsional Statistisi Pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun

Baca Juga

WOL Photo/Lihavez

Keluarga Berharap Farah Dhika Segera Ditemukan

MEDAN, WOL – Farah Dhika Liasfi Dinniah (32), warga Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Sahbandar, ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.