Home / Artikel Pembaca / Sukuk Tabungan, Alternatif Pemerintah Meminimalkan Utang Luar Negeri

Sukuk Tabungan, Alternatif Pemerintah Meminimalkan Utang Luar Negeri

Oleh
Muhammad Irfan

Waspada.co.id – Anggaran defisit adalah suatu kebijakan APBN yang diambil oleh pemerintah yang mana anggaran belanja negara lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendapatan negara.

Artinya, penerimaan negara secara total tidak dapat menutupi kebutuhan belanja negara pada tahun anggaran tersebut. Kebijakananggaran defisit ini ditetapkan pemerintah guna memacu dan memberi rangsangan pada perekonomian di Indonesia, serta masih banyaknya kebutuhan belanja negara yang harus dilaksanakan terutama di bidang infrastruktur, selain itu pemerintah juga berfokus pada beberapa bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, atau transfer ke daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi.

Kebijakan anggaran defisit ini juga memiliki beberapa manfaat, antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat, mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, dll.

Akan tetapi, dalam menjalankan kebijakan anggaran defisit ini pemerintah tetap memperhatikan batasan persentase defisit anggaran. Sesuai Undang – undang Keuangan Negara nomor 17 Tahun 2003,  defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto.

Darimana dana bila terjadi defisit?
Apabila jumlah belanja atau pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan atau penerimaan negara maka untuk menutupi kekurangan anggaran selain mengandalkan sektor penerimaan negara maka pemerintah juga melakukan pinjaman baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri. Selain itu pemerintah juga dapat menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Adapun jumlah pinjaman yang diperkenankan sesuai dengan pasal 12 undang – undang nomor 17 Tahun 2003 dibatasi maksimal 60% dari total Produk Domestik Bruto. Utang tersebut bukanlah hal yang buruk bagi negara kita, yang terpenting adalah utang tersebut dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk investasi infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurut data Statistik Utang Luar Negeri (SULNI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia periode Kuartal III-2018 tercatat bahwa jumlah utang luar negeri pemerintah sebesar US$ 179,166 miliar.

Untuk apa utang negara tersebut?
Seperti yang kita ketahui pada akhir – akhir ini pemerintah sedang melakukan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan tol seperti jalan trans Kalimantan, trans Sumatera, dan trans Papua, bandar udara, irigasi, jalan baru, Light Rapid Transit (LRT) maupun ­­Mass Rapid Transit (MRT).

Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya defisit anggaran. Sebagai tindak lanjut dari defisit anggaran yang semakin membesar, pemerintah mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembiayaan yang berasal dari luar negeri. Kebijakan utang luar negeri diambil tersebut diambil guna meningkatkan kegiatan investasi didalam negeri dan untuk meningkatkan pendapatan nasional secara merata.

Akan tetapi utang luar negeri yang diambil pemerintah juga memiliki beberapa kekurangan salah satunya menambah beban pada APBN berupa bunga pinjaman yang cukup besar yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat.

Bagaimana untuk meminimalisir Utang Luar negeri tersebut?
Menurut penulis untuk meminimalisir utang luar negeri tersebut salah satu carayang dapat dijadikan alternatif yaitu dengan menerapkan sistem anggaran surplus melalui peningkatan pendapatan dan mengurangi belanja negara, namun alternatif tersebut merupakan pilihan yang dianggap kurang tepat karena negara kita masih memerlukan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur guna mengurangi ketimpangan yang terjadi di antara beberapa wilayah di Indonesia.

Selain itu Pembangunan infrasturktur dapat meningkatkan investasi yang ada di dalam negeri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk meminimalisir utang luar negeri dan tetap melaksanakan pembangunan di Indonesia, Pemerintah telah mengambil langkah yang tepat melalui penawaran sukuk tabungan.

Sukuk tabungan ini merupakan produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada masyarakat indonesia khususnya Individu Warga Negara Indonesia (WNI).Di Indonesia sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang cukup menarik. Sukuk negara di terbitkan oleh Kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) yang terdiri dari sukuk ritel, sukuk tabungan, sukuk valas, sukuk dana haji Indonesia (SDHI), Islamic Fix Rate (IFR), Project Based sukuk, dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS).

Pada bulan November lalu, pemerintah telah melakukan penawaran Sukuk Tabungan dengan seri ST-002. Melalui investasi sukuk tabungan warga negara indonesia berarti ikut mendukung pembangunan infrastruktur yang akan membantu meningkatkan investasi didalam negeri. Bagi pemerintah Indonesia sukuk tabungan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan untuk memenuhi target defisit anggaran, maupun guna membiayai pengeluaran pembiayaan sehingga dapat mengurangi pinjaman pemerintah ke luar negeri.

Dengan kata lain, dana yang di peroleh dari penerbitan sukuk tabungan tersebut memiliki beberapa manfaat,sepertipembiayaan defisit APBN dan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta guna mengoptimalisasi dana masyarakat.

Selain itu, sukuk tabungan dapat digunakan untuk optimalisasi dana masyarakat Indonesia yang akan digunakan untuk pembiayaan defisit  APBN maupun pembangunan infrastruktur yang telah dijelaskan sebelumnya. Di bandingkan dengan utang luar negeri, penerbitan sukuk tabungan ini dianggap lebih aman karena akan terhindar dari resiko peningkatan kurs.

Peningkatan kurs itu akan mengakibatkan jumlah utang luar negeri yang kita miliki akan ikut meningkat. Melalui penerbitan sukuk tabungan ini berarti pemerintah melakukan pinjaman kepada masyarakatnya sendiri dengan mata uang rupiah sehingga negara tidak akan mengalami peningkatan jumlah utang apabila terjadi peningkatan kurs mata uang asing.

Hal tersebut tentunya sangat membantu negara kita dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia tanpa perlu khawatir utang negara akan meningkat jika terjadinya peningkatan kurs valuta asing. Sehingga sukuk tabungan ini merupakan alternatif yang baik untuk meminimalkan pembiayaan dengan menggunakan pinjaman/utang luar negeri. (**)

Penulis Adalah Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara – STAN Jakarta

Check Also

Rapat Dengan Dirjen Minerba, Komisi VII Pesimis Illegal Mining Diberantas

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup sudah menggelar ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: