Home / Artikel Pembaca / Rencana Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pemilukada Serentak Tahun 2015: Kaya Selebrasi, Miskin Prestasi

Rencana Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pemilukada Serentak Tahun 2015: Kaya Selebrasi, Miskin Prestasi

WOL – Beberapa hari terakhir, publik Sumatera Utara disuguhi berita tentang rencana pelantikan kepala daerah hasil Pemilukada serentak, 9 Desember 2015 yang lalu. Rencana tersebut hendak digelar di secara “besar- besaran” di Lapangan Merdeka, Kota Medan.

Pagi hari, diadakan pelantikan, yang secara khusus dipersiapkan untuk para elit, sehingga ada himbauan dari duet Sekda Provinsi Sumatera Utara dan Penjabat Wali Kota Medan agar masyarakat menghindari kawasan Lapangan Merdeka, karena bakal macet total. Sementara pada malam hari akan ada “pesta rakyat”, meski tidak dijelaskan apakah ada artis ibukota yang akan dihadirkan.

Semula, direncanakan Plt. Gubernur Sumatera Utara akan melantik 16 bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. Namun sesuai dengan informasi, bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru menerima 14 SK kepala daerah/wakil kepala daerah hasil Pemilukada serentak dan 1 SK penetapan Bupati Tapanuli Tengah.

Sekda Provinsi Sumatera Utara menjelaskan alasan menjadikan lapangan merdeka dijadikan tempat pelantikan kepala/wakil kepala daerah, adalah karena ini pertama kalinya pelantikan dalam jumlah yang banyak dan masyarakat dapat melihat langsung “kepala daerahnya” dilantik.

Rencana ini sangat berbeda dengan apa yang baru saja dilakukan di istana negara, di saat Presiden melantik 7 Pasangan Gubernur/ Wakil Gubernur. Tidak ada persiapan khusus, tidak ada pesta, sebab pesta rakyat telah usai setelah Pemilukada selesai, meskipun ini juga Presiden pertama kali melantik gubernur/wakil gubernur hasil Pemilukada serentak. Dalam amanahnya, Presiden berpesan agar gubernur/wakil gubernur jangan hanya duduk di belakang meja, turun menyelesaikan persoalan masyarakat. Dalam amanah Presiden  tersebut tidak ada pesan untuk menggelar pelantikan bupati/ wakil bupati dan walikota/wakil walikota secara terbuka yang dirangkai dengan pesta rakyat. Presiden sangat mengerti apa yang harus dilakukan para gubernur/wakil gubernur dalam situasi saat ini.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015, Pasal 165 Ayat 1. Bupati/ Wakil Bupati serta Walikota/ Wakil Kota dilantik oleh Gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Demikian juga pada penjelasan UU No.8 Tahun 2015 Pasal 165 Ayat 1. Serah terima jabatan Bupati/ Walikota dilakukan di ibu kota kabupaten/ kota. Begitu juga Peraturan Presiden Republik Indonesia No.167 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 7. Susunan acara Pelantikan Gubernur, Bupati, Walikota adalah sebagai berikut:

1.    Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

2.    Pembacaan Keputusan Presiden untuk Pelantikan Gubernur atau pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan Bupati atau Walikota.

3.    Pembacaan sumpah/ janji jabatan yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

4.    Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/ janji jabatan.

5.    Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan penyerahan Keputusan Presiden untuk Pelantikan Gubernur atau pemasangan tanda jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Menteri untuk pelantikan Bupati atau Walikota oleh pejabat yang melantik.

6.    Kata- kata pelantikan oleh pejabat yang melantik.

7.    Penandatanganan Pakta Integritas.

8.    Sambutan Pejabat yang melantik.

9.    Pembacaan doa.

10.    Penutupan.
Tentunya Pemerintah Provinsi cukup menjadikan ketentuan UU dan Perpres tersebut dalam pelantikan Kepala/ Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik. Pelantikan dengan lazim dapat diselenggarakan di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara, kalau kurang luas, dapat melakukaannya di Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, atau dapat juga meminjam Auditorium Universitas Sumatera Utara maupun Auditorium Universitas Negeri Medan. Apabila diselenggarakan di gedung- gedung milik pemerintah tersebut, pasti lebih mudah dipersiapkan, biaya lebih rendah, pengamanan akan lebih mudah. Pelantikan di luar gedung pemerintah memiliki resiko yang tinggi, dari sisi kemanan, personil pengamanan untuk lapangan merdeka tentu akan lebih besar dibandingkan pengamanan gedung pemerintah. Dan konsekuensi pilihan tempat tersebut tentu berkorelasi terhadap anggaran.

Namun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan begitu bersemangat menyelenggarakan pelantikan tersebut di lapangan merdeka dengan pertimbangan yang tidak logis. Ditengarai ada upaya unjuk gigi oknum dengan pelantikan ini, ada yang sedang “cari muka” kepada Plt. Gubernur pasca penetapan Plt. Gubernur dengan posisi Plt. Penuh. Sebab dipastikan, dalam waktu dekat, dan tahapannya sudah dimulai, akan terjadi perombakan pejabat di tubuh pemerintah provinsi. Atau kegiatan ini juga sebagai bentuk pemetaan kekuatan dari menjelang pilgubsu, pertanyaan itu kini berkembang di tengah masyarakat.

Dana penyelenggaraan pelantikan tersebut bersumber darimana? Sebab hingga hari ini, APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 sesuai Permendagri No.52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2016  Bagian IV. Teknis Penyusunan APBD, Tabel 4. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD masih dalam tahapan 11. Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD. APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2016 harus melewati tiga tahapan lalu kemudian dapat diberlakukan. Lalu, jika APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2016 belum dapat digunakan, dana pelantikan Kepala/ Wakil Kepala Daerah serentak yang akan diselenggarakan di Lapangan Merdeka darimana sumbernya? Hal tersebut perlu kita telusuri, sebab dapat dipastikan bahwa pelantikan harus diambil dari dana resmi pemerintah provinsi, lalu dana penyelenggaraan pesta rakyat, dana penyelenggaraannya darimana?

Pertanyaan tersebut menjadi penting, sebab pelantikan Kepala/ Wakil Kepala Daerah secara resmi diatur dalam UU dan Perpres. Maka kegiatan dengan payung hukum yang jelas, pembiayaannya tentu juga dari pembiayaan melalui kas negara/ daerah. Karena ini terkait anggaran maka, DPRD Provinsi Sumatera Utara akan memanggil Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara pelantikan Kepala/ Wakil Kepala Daerah. Kesalahan penggunaan anggaran akan dapat ditindaklanjuti secara hukum.

Berdasarkan ketentuan UU dan Perpres, dapat dipastikan, rencana pelantikan di Lapangan Merdeka, dari sisi perencanaan dan penganggaran tidak sesuai kelaziman dan ketentuan, sehingga Pemerintah Provinsi kita minta bertanggung jawab terhadap polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Kita berharap, kepentingan orang per orang harus dikesampingkan. Saatnya pola lama, cari muka, menyalahgunakann wewenang kita hentikan. Seluruh program dan dana negara/ daerah harus kita orientasikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak membutuhkan pelantikan Kepala/ Wakil Kepala Daerah yang meriah, masyarakat membutuhkan pempimpin yang hadir menjawab permasalahannya.
Sutrisno Pangaribuan, ST
Anggota Komisi C/ Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara

Check Also

Ma’ruf Amin dan Ustadz Yusuf Mansyur Peringati Maulid Bersama Relawan

MEDAN, Waspada.co.id – Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallaahu’alaihi Wasallam, yang digelar relawan pendukung calon ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: