Breaking News
Home / Artikel Pembaca / Politik Uang Berdampak Buruk Pada Kinerja Legislatif
Ahmad Suheiri, SE.

Politik Uang Berdampak Buruk Pada Kinerja Legislatif

Oleh:
Ahmad Suheiri, SE

Waspada.co.id – Money politic (politik pang) dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi dan kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, sesungguhnya demi kepentingan pribadi, kelompok maupun partai.

Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Politik Uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan seperti itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas, dari pemilihan Presiden, legislatif, Kepala Daerah dan bahkan terjadi pada tingkat Pemilihan Kepala Desa.

Maka, praktek politik uang merupakan sebuah tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya. Didalam Pemilu kerap terjadi peraktik Politik Uang untuk mempengaruhi Suara Calon Legislatif tertentu, baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Praktik Politik Uang
Pemilihan Umum yang selanjutnya singkatan dari Pemilu yang dilakukan lima tahun sekali adalah momen pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22 huruf E.

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia sering kita disuguhi tontonan Politik tidak sehat. Pemilihan umum yang dinilai sebagai pesta demokrasi merupakan momentum bagi rakyat untuk menunaikan hak pilihnya sesuai hati nurani, ternyata belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Kecurangan-kecurangan masih mendominasi didalam proses pemilu, salah satunya politik uang yang memaksa masyarakat untuk memilih calon tertentu.

Pada dasarnya praktik politik uang terjadi dalam proses Pemilu ada sebab akibat, yang mana ada dua subjek yang menyebabkan terlaksananya praktik politik uang. Yakni Kandidat Peserta Pemilu sebagai Calon Anggota Legislatif dan Masyrakat sebagai peserta Pemilih. Salah satu alasan mengapa para Kandidat melakukan politik uang adalah rasa takut kalah bersaing dengan Kandidat lain, baik dengan Partai yang sama maupun Partai yang berbeda.

Para Kandidat yang baru pada umumnya bersaing masih mencari bentuk serangan fajar, Para candidat yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang,mereka berpotensi mengulangnya kembali.

Berangkat dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010, mandailing natal memiliki sejarah kelam tentang politik uang hingga berhujung pada pemilihan ulang melalui proses gugatan di mahkamah konstitusi. Kejadian itu menjadi catatan buruk bagi kabupaten mandailing natal,sehingga setiap moment Pilkada, Pemilu berikutnya menjadi topik yang menarik diperbincangkan ditengah-tengah masyarakat.

Dalam kontek Politik Uang masyarakat menjadi korban,Sehingga ketika sudah terpilih banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak pro rakyat, karena sibuk mengembalikan dana awal dan bahkan tidak sedikit Kepala daerah maupun Anggota DPR yang berahir dibalik jeruji KPK. Apalagi baru-baru ini sebanyak 38 orang anggota dan mantan anggota DPRD Sumut menjadi tersangka oleh KPK, indikasinya KKN secara berjamaah.

Demokrasi Transaksional
Mengapa Kandidat Calon Legislatif dan Masyarakat sebagai Pemilih dalam Pemilu kerap terlibat melakukan Politik Uang, Hal ini sering menjadi pertanyaan. Terjadinya Politik Uang dalam Pemilu yang di perankan oleh Calon Legislatif ada tiga Faktor utama. Pertama, Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Kandidat Calon tentang Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab ketika terpilih sebagai Anggota Legislatif sehingga tidak mempunyai Program Kerja yang Rasional untuk menyentuh dan sesuai kebutuhan Masyarakat di Dapilnya.

Kedua, hubungan sosial kandidat Calon di Dapilnya tidak terbangun dan terjaga dengan baik serta memiliki traek record yang tidak terpuji. Serta yang ketiga, kandidat calon ketika terpilih lupa dengan Janji-janji Kampanyenya dan tidak di implementasikan, sehingga Masyarakat sebagai pemilih merasa diikutsertakan ketika momen pemilu saja.

Politik Uang yang diperankan para elit politik tidak terlepas dari peran serta Masyarakat sebagai Pemilih, umumnya terjadi akibat dari kekecewaan masyarakat terhadap para Kandidat Calon terpilih. Pada masa tugasnya tidak memberikan efek Positif pada wilayah keterwakilannya dan bahkan setiap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak di gubris, akibatnya hubungan Kandidat Calon dengan Masyarakat pemilih menjadi Transaksional.

Pola seperti ini menjadi ancaman nyata khusus bagi kandidat-kandidat calon lain yang berkompeten dan Amanah, umumnya bagi sistem Demokrasi Bangsa Indonesia. Kondisinya begitu memprihatinkan menyebabkan maraknya politik uang, Rakyat yang acuh dengan pemilu begitu mudah menerima pemberian dari para kandidat calon seolah dianggap tidak masalah.

Masyarakat tidak berpikir jauh kedepannya, bahwa uang pemberian tersebut suatu saat akan ‘ditarik’ kembali oleh para candidat terpilih. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat adanya permainan politik uang yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

Akan tetapi, Setelah terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU)Nomor 20 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 2 Juni 2018 merupakan sebuah semangat baru bagi Demokrasi bangsa ini. Didalam pasal 4 ayat 2 yang berbunyi, “Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik dan seterusnya Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”

Menyimak PKPU di atas merupakan bentuk batasan bagi Partai untuk tidak mencalonkan Kandidat-kadidat yang memiliki treak Recod tidak terpuji, sehingga indikasi Peraktek Politik Uang yang didasari oleh Latar Belakang Kandidat dapat di minimalisir dan upaya pencegahan dapat terpenuhi.

Begitu juga dengan kandidat yang tidak memiliki nilai jual, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada pasal 523 ayat 3 menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam hal ini penerima dan pemberi akan dikenai sangsi, baik sangsi Pidana maupun Denda.

Berangkat dari hal tersebut, menjaga marwah demokrasi agar tetap pada koridornya merupakan tanggung jawab kita bersama selaku warga negara indonesia. Bawaslu serta jajarannya dipandang perlu melakukan pemetaan terhadap kandidat-kandidat calon, khususnya calon legislatif tentang titik kerawanan wilayah tentang potensi manipulasi suara maupun kandidat calon potensial melakukan Money Politik.

Mengingat pemilu kali ini gabungan Pemilihan Legislatif, yakni DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden, sehingga tingkat pengawasan dituntut lebih ekstra agar terlaksananya demokrasi yang sehat dan menghasilkan kandidat-kandidat yang berkompeten serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat secara luas. (**)

Penulis Adalah Anggota Panwaslu Kecamatan Siabu, Mandailing Natal

Check Also

Semangat Juang PSMS Luar Biasa

MEDAN, Waspada.co.id – Tak kenal lelah! Demikian gambaran kemenangan PSMS Medan atas Persela Lamongan dalam ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: