Breaking News
Home / Artikel Pembaca / Perda Tambahan Modal Bank Sumut Yang Dinanti-nanti (Bagian 2)
Armin Rahmansyah Nasution
Armin Rahmansyah Nasution

Perda Tambahan Modal Bank Sumut Yang Dinanti-nanti (Bagian 2)

Oleh:
Armin Rahmansyan Nasution

WOL – JIKA ditulisan sebelumnya sudah jelas paparan yang disampaikan Dirut Bank Sumut Edie Rizliyanto tentang keinginannya agar Bank Sumut naik kelas dengan tambahan modal inti, lalu pertanyaanya berikutnya adalah darimana sumber permodalan.

Ketika bank berkembang sangat cepat maka setoran modal dari para pemegang sahamlah yang dibutuhkan. Namun jika ekspansi bergerak cepat dan signifikan sumber alternatif yang bisa digunakan adalah penjualan saham [listing]. Khusus Bank Sumut, sesuai kinerja dan rencana ekspansi, sumber utama tambahan modal paling memungkinkan adalah dari para pemegang saham.

Karena jika Bank Sumut menjual saham di bursa, tentu dividen yang dihasilkan pun beralih ke pihak lain bukan lagi pemerintah kabupaten dan kota yang selama ini menikmati tambahan PAD (pendapatan asli daerah).

Komposisi kepemilikan saham sekarang (Februari 2017) Pemprovsu masih tertinggi sebesar 48,79 persen diikuti Pemkab Tapsel 9,48 persen, kemudian Deliserdang 4,02 persen dan Simalungun 3,54 persen.

Saham Pemprovsu pun sebenarnya mengalami penurunan jika dilihat dari data Desember 2016 yang masih punya porsi 49,69 persen. Sementara di Dember 2015 sahamnya 51,38 persen, Memang sejak berakhirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang penambahan modal Pemprovsu di Bank Sumut maka sampai saat ini tidak ada aliran dana baru dari pemegang saham mayoritas.

Menurut Edie Rizlianto yang sebentar lagi akan menyandang gelar doktor dari USU ini, modal yang belum disetor adalah dari Pemprovsu. Sementara Pemda lain selalu menyetor tambahan modal tiap tahun. Pemprovsu, kata dia, tidak menyetor modal karena peraturan daerah sudah habis masa berlakunya 2014 lalu.

Pemda lain, kata Dirut, selalu menyetor modal baik dari porsi dividen maupun dari sumber PAD mereka. “Kita butuh tambahan modal,” jelasnya, Memang, kata dia, agar Pemprovsu bisa merealisasikan tambahan modal harus didasarkan peraturan daerah. “Setahu saya saat ini Perda sedang diproses Pemprovsu dan DPRD-Sumut.”

Dia mewanti-wanti kalau Pemprovsu tidak menambah modal maka porsi sahamnya akan tergerus dan bukan tidak mungkin jika nanti pemegang saham pengendali diambil daerah lain. “Ya kalau pun tidak ada penambahan saham dari Pemprovsu alternatif lain yang bisa dilakukan tentu penerbitan obligasi, IPO dan masuknya pemodal baru. Semua ini tergantung hasil RUPS (rapat umum pemegang saham),” kata dia.

Jika mengacu pada kebutuhan Bank Sumut untuk naik kelas ke BUKU 3, maka sesuai porsinya saat ini setoran modal Pemprovsu harusnya mencapai Rp1 triliun. Itu jika melihat persentase kepemilikan saham dan rencana Bank Sumut naik ke BUKU 3.

Mengejar Perda
Pada prinsipnya setoran modal dari Pemprosu ini baru terealisasi jika Perda sudah disepakati dewan dan Pemprovsu. Masalah baru muncul karena sampai sekarang pembahasan Perda masih mandeg.

Anggota DPRD Sumut Muchi Fauzi Hafiz yang tahu persis perjalanan Perda tentang penambahan modal ini menuturkannya secara detil.  Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat tersebut mengikuti persis rencana penambahan modal sejak dia di Komisi C walaupun sekarang sudah pindah ke Komisi A.

Menurut Muchri Fauzi yang juga anggota Banggar di DPRD Sumut,  wacana penambahan modal ke Bank Sumut sebenarnya sudah disetujui Rp78 miliar di 2016. “Sumbernya diambil dari deviden untuk dijadikan penambahan.  Karena penambahan modal tentu ada payung hukumnya lewat Perda. Uangnya sudah ada di Bank Sumut sebenarnya.”

Nah proses penyusunan Perda inilah yang lambat. “Kalau saya lihat sebenarnya kendala di Pemprovsu. Sebagai kalau secara teknis kita [DPRD-SU] tidak berhubungan dengan Bank Sumut. Kita di dewan hanya berkomunikasi dengan Pemprovsu melalui biro keuangan, biro hukum dan biro ekonomi atau juga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemprovsu. Keterlambatan penambahan modal tidak terkait Bank Sumut sebenarnya,” kata dia.

Di 2016, pola komunikasi legislatif dan eksekutif terhambat karena alasan-alasan teknis. “Menurut saya Pemprovsu yang harus lebih aktif mengkomunikasikannya membahas Perda. Tapi karena keterlambatan audiensi kemudian Perda gagal tahun lalu.”

Memasuki 2017, menurut Muchri, rencana penambahan modal muncul lagi. “Tapi kalau dulunya Rp78 miliar sekarang malah naik jadi Rp500 miliar. Pasti beda kan? Tentu harus dibahas ulang. Karena dalam rencana pengajuan penambahan modal itu dana Rp500 miliar termasuk spin off Bank Sumut Syariah. Bagi kami tidak masalah. Asal dijelaskan detil. Karena memang Pemprovsu harus melewati tiga proses menyelesaikan Perda ini sebelum dibawa ke paripurna,” kata dia.

Pertama berkomunikasi dan berdialog dengan pimpinan DPRD Sumut. Kedua memberi penjelasan kepada Komisi C dan ketiga menyampaikan rancangan perubahan itu kepada BPPD (Badan Penyusun Peraturan Daerah).

Dia mengatakan yang baru dilakukan Pemprovsu baru satu langkah. “Yaitu berdialog dengan pimpinan dewan. Kalau dengan kawan-kawan di Komisi C mungkin tidak terlalu sulit lah. Bisa dijelaskan. Karena kawan-kawan juga faham, tapi ada satu langkah lagi yaitu dengan BPPD.”

Menurut Muchri, malah pembicaraan dengan BPPD itu tidak terjadi sama sekali. Sehingga sampai akhir 2017 pun sebenarnya bentuk Perdanya belum jelas. “Saya berfikir sebenarnya Gubsu HT Erry Nuradi sepakat menambah modal. Tapi pola penyampaian yang bertugas mengkomunikasikannya dengan dewan belum maksimal. Padahal gubernur sebagai pemegang saham pengendali lo,” jelasnya.

Dia melihat jika dibiarkan malah merugikan Bank Sumut. “Saya malah minta di sisa waktu sebelum 2017 berakhir, Sekda sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah yang punya wewenang mengingatkan jajarannya mendorong terus melakukan konsolidasi serta melakukan dialog dengan dewan termasuk ke BPPD sehingga bisa dibawa ke rapat paripurna.”

Kalau kemudian semua langkah itu ditempuh kira-kira berapa lama Perda ini bisa rampung? “Begini bang,” kata Muchri. “Kami pernah lo menyelesaikan Perda dalam waktu cepat. Kalau abang ingat tentang bantuan keuangan pemerintah pusat ke korban bencana Nias dan kemudian penempatannya harus di Bank Sumut, kami selesaikan dalam dua minggu.”

Karena, katanya, waktu untuk pembahasan Perda berikut jadwalnya ditentukan DPRD-Sumut. “Kita pun ingin Bank Sumut berkontribusi maksimal terhadap PAD. Jadi tidak ada itu dihambat-hambat dewan. Pola komunikasi saja yang harus diperbaiki,” tuturnya.

Jika pola komunikasi ini diperbaiki, kemudian dijalin pertemuan intens dia yakin akan selesai dalam waktu cepat. “Saya memang sering menyatakan perlu ada lobi. Tapi lobi yang saya maksud di sini adalah persepsi positif. Bukan yang berhubungan dengan hal-hal diluar teknis. Jangan kita lihat masa lalu ketika disebut lobi lalu pola fikirnya lantas negatif,” kata dia.[**/bersambung…]

Penulis adalah wartawan senior bidang ekonomi

Check Also

WOL Photo

PWI dan Bank Sumut Sinergi Tingkatkan Wawasan di Bidang Perbankan

MEDAN, WOL – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara bersinergi dengan Bank Sumut menggelar Workshop ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.